YOGYAKARTA - Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan DIY akan mempercepat prosestestingdantracingCovid-19. Salah satu upaya yang akan ditempuh ialah melakukan penambahan alat PCR robotik sebanyak dua buah.
Hal ini diungkapkan Sri Sultan saat mengikuti rapat koordinasi tentangtestingdantracingbersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, Kamis (22/07) sore. Sri Sultan didampingi Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X mengikuti rapat dari Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.
"Untuk mengejar hasil PCR, kami akan menambah duaalat PCR robotik lagi. Ini untuk mempercepat targetyang sudah ditentukanMendagri RI maupun MenkesRI. Kami sudah ada duaalat,tapi kami merasa masih kurang, sehingga akan menambah dua lagi," ungkap Sri Sultan.
Sri Sultan mengatakan, prosestestingdantracingCovid-19 di DIY selama ini minimal perharinya mencapai 2.439 tes dan maksimalnya 10.556 tes. Berdasarkan Instruksi Mendagri RI Nomor 22 Tahun 2021 terkait PPKM Darurat Level 4, rata-rata prosestestingdan tracing Covid-19 DIY sudah memenuhi target yakni 7.412 tes.
"Tapi kalau berdasarkan aturan dari Menteri Kesehatan RI yang menargetkan 10.000 tes perhari,yakita masih di bawah. Dan untukpositivityratedi DIY, kita juga masih di atas angka yang ditetapkanWHO, tapi kecenderungannya terus menurun. Semoga penurunan ini terjadi terus menerus," papar Sri Sultan.
Sementara itu, Menkomarves, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, untuk dapat mengendalikan penyebaran Covid-19, prosestestingdantracingmenjadi bagian penting dari proses penanganan. Untuktesting, Luhut mengimbau pelaksanaannya fokus padapositivity rate, tidak hanya jumlah tesnya saja.
"Untuktracing,saya minta kita bisa kejar target minimal 15 kontak erat persatu konfirmasi positif dalam waktu kurang dari 72 jam. Saya minta kita fokus dulu pada tujuh wilayah aglomerasi dan Bali. Mekanisme yang disusun harus dapat diimplementasi dan dieksekusi secara cepat di lapangan," imbuhnya.
Luhut menambahkan, bagi para kepala daerah diimbau untuk mempersiapkan sumber daya dukungan untuk kebutuhantracer, berkoordinasi dengan pimpinan TNI dan Polri di daerah masing-masing, serta mendorong peran Dinas Pemberdayaan Desa atau instansi terkait.
