BEIJING - Presiden Tiongkok, Xi Jinping, dalam pertemuan dengan anggota parlemen pertahanan pada sesi legislatif tahunan baru-baru ini, meminta militer untuk menyelaraskan strategi maritim dengan pembangunan ekonomi.
"Angkatan bersenjata harus mengoordinasikan persiapan konflik militer maritim, perlindungan hak dan kepentingan maritim, dan pengembangan ekonomi maritim," kata Xi, Kamis (7/3), menurut laporan oleh lembaga penyiaran pemerintah China Central Television.
Dikutip dari Yahoo News, komentar Xi muncul ketika ketegangan meningkat di Laut TiongkokSelatan. Kapal penjaga pantai dari Tiongkok dan Filipina bertabrakan minggu ini selama misi pasokan negara Asia Tenggara tersebut.
Kedua negara terlibat sengketa wilayah di perairan tersebut, dengan Beijing mengklaim hampir seluruh wilayah laut yang kaya sumber daya tersebut, termasuk wilayah yang menurut Manila merupakan bagian dari zona ekonomi eksklusifnya.
"Ungkapan 'perkembangan ekonomi maritim' tampaknya merupakan pengakuan implisit Beijing bahwa salah satu motif utamanya adalah keinginan untuk memonopoli cadangan energi dan sumber daya laut lainnya di perairan tersebut," kata James Char, peneliti di Universitas Teknologi Nanyang di Singapura.
Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, menegaskan kembali pada konferensi pers hari Kamis bahwa negaranya selalu bersikap menahan diri, memperingatkan negara-negara lain agar tidak memihak di Laut TiongkokSelatan.
Dalam pertemuannya dengan anggota parlemen militer, Xi juga mendesak militer untuk mendorong pembangunan sektor kedirgantaraan, meningkatkan kemampuannya untuk menjaga keamanan siber, dan meningkatkan koordinasi dan implementasi proyek-proyek teknologi pintar yang besar.
Xi menyerukan inovasi dan reformasi pada industri teknologi pertahanan untuk menghasilkan "kekuatan tempur baru yang berkualitas."
Hal ini tampaknya mengacu pada "kekuatan produktif baru," sebuah istilah yang baru-baru ini ia gunakan untuk mendorong teknologi tinggi, efisiensi tinggi, dan kualitas tinggi sebagai penggerak ekonomi.
"Para anggota parlemen pada pertemuan tersebut membahas isu-isu mulai dari penerapan kecerdasan buatan hingga pengembangan dan pemanfaatan kemampuan tempur tak berawak," lapor Kantor Berita resmi Xinhua.
AS telah berkampanye untuk membatasi akses Tiongkok terhadap teknologi semikonduktor kelas atas, sebagian karena kekhawatiran bahwa kemajuan kecerdasan buatan atauArtificial Intelligence (AI) dapat bermanfaat bagi militer. Wang mengkritik upaya Washington dalam pengarahannya, dengan mengatakan hal itu dimaksudkan untuk menekan negaranya.
