Xi Jinping berusaha menghadirkan Tiongkok sebagai pembawa perdamaian global dan memproyeksikannya sebagai kekuatan besar yang bertanggung jawab.
BEIJING - Presiden Tiongkok Xi Jinping mengatakan, Senin (20/3), bahwa proposal Beijing tentang bagaimana menyelesaikan krisis Ukraina mencerminkan pandangan global dan upaya untuk menetralisir konsekuensinya.
Dalam sebuah artikel yang diterbitkan pada awal kunjungan kunjungannya ke Moskow, Xi juga menyerukan "pragmatisme" di Ukraina.
Proposal Tiongkok, sebuah kertas posisi 12 poin yang dirilis bulan lalu, mewakili "sebanyak mungkin kesatuan pandangan masyarakat dunia," tulis Xi dalam sebuah artikel di Rossiiskaya Gazeta, sebuah harian yang diterbitkan pemerintah Rusia, yang diterjemahkan Reuters dari bahasa Rusia.
"Dokumen tersebut berfungsi sebagai faktor konstruktif dalam menetralkan konsekuensi krisis dan mempromosikan penyelesaian politik. Masalah yang kompleks tidak memiliki solusi yang sederhana."
Xi telah berusaha menghadirkan Tiongkok sebagai pembawa perdamaian global dan memproyeksikannya sebagai kekuatan besar yang bertanggung jawab.Tiongkok secara terbuka tetap bersikap netral dalam konflik Ukraina, sambil mengkritik sanksi Barat terhadap Rusia dan menegaskan kembali hubungan dekatnya dengan Moskow.
Amerika Serikat dan NATO baru-baru ini menuduh Tiongkok mempertimbangkan akan memasok senjata ke Rusia dan memperingatkan Beijing agar tidak melakukan tindakan semacam itu.Tiongkok menampik tuduhan itu.
Resolusi damai untuk situasi di Ukraina, tulis Xi, juga akan "memastikan stabilitas produksi global dan rantai pasokan."
Dia menyerukan "jalan keluar yang rasional" dari krisis yang akan "ditemukan jika setiap orang dipandu oleh konsep keamanan bersama, komprehensif, bersama dan berkelanjutan, dan melanjutkan dialog dan konsultasi dengan cara yang setara, bijaksana, dan pragmatis."
Xi mengatakan, perjalanannya ke Rusia bertujuan memperkuat persahabatan antara kedua negara, "kemitraan menyeluruh dan interaksi strategis" di dunia yang terancam oleh "tindakan hegemoni, despotisme, dan perundungan".
"Tidak ada model pemerintahan universal dan tidak ada tatanan dunia di mana kata yang menentukan adalah milik satu negara," tulis Xi."Solidaritas global dan perdamaian tanpa perpecahan dan pergolakan adalah kepentingan bersama seluruh umat manusia."
