World Water Forum ke-10 dinilai menjadi momentum untuk mencegah krisis air dunia yang sudah menjadi bom waktu bagi setiap negara.
BALI- Anggota Delegasi Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Hasnuryadi Sulaiman menilai World Water Forum Ke-10 merupakan momentum untuk mencegah terjadinya krisis air dunia yang merupakan bom waktu dan setiap negara saat ini menghadapinya.
Pasalnya, menurut dia, selain masalah kesehatan, krisis air dunia juga berpotensi memicu guncangan ekonomi, stabilitas politik, hingga konflik global. "Tentunya ini menjadi momentum yang berharga bagi para perwakilan parlemen dunia dari 49 negara untuk berbagi wawasan seputar penanggulangan krisis air di dunia," kata Hasnuryadi dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (21/5).
Maka dari itu, dia berpendapat bahwa forum tersebut harus dimanfaatkan dengan baik sebagai momentum berharga parlemen di dunia bertukar pikiran mengenai isu air bersih.
Dikatakan pula bahwa sikap DPR RI yang disampaikan Ketua Puan Maharani juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs) yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
Hasnuryadi mengatakan bahwa PBB memang mencanangkan program SDGs 6 yang bertujuan pembangunan tersebut untuk menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih yang berkelanjutan untuk semua.
"Komitmen dan langkah konkret parlemen membantu penyediaan air bersih bagi rakyat yang kami wakili tentunya sejalan dengan tujuan pembangunan yang menjadi sasaran SDGs 6 dari PBB untuk menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih yang berkelanjutan untuk semua," tuturnya.
Indonesia menjadi tuan rumah agenda internasional World Water Forum Ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali, pada tanggal 18-25 Mei 2024.
Salah satu agenda penting pertemuan parlemen dari 49 negara di World Water Forum Ke-10 di Bali tersebut adalah membahas isu krisis air dunia.
Selain itu, perhelatan internasional tersebut juga membahas konservasi air, air bersih dan sanitasi, ketahanan pangan dan energi, serta mitigasi bencana alam.
Sebanyak 244 sesi pembahasan terkait air dalam World Water Forum Ke-10 dapat memberikan hasil konkret mengenai pengelolaan air secara global.
Pembahasan Global
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan parlemen harus menjadi motor penggerak perubahan untuk menghadirkan pasokan air bersih bagi semua.
"Kita harus berjalan bersama dan berkolaborasi untuk memastikan pasokan air bersih bisa diakses oleh semua, tanpa terkecuali. Parlemen harus menjadi motor penggerak perubahan untuk menghadirkan air bersih bagi semua," kata Puan dalam keterangannya.
Puan mengatakan diplomasi parlemen perlu berperan dalam memperkuat hydrodiplomacy guna membantu isu air selalu mendapat tempat dalam pembahasan global.
"Dinamika perkembangan pada abad 21 menuntut adanya diplomasi yang lebih inklusif, termasuk dengan partisipasi parlemen yang lebih aktif dalam mencari berbagai solusi, termasuk guna mengatasi kelangkaan air," tuturnya.
Sebab, kata Puan, akses terhadap air merupakan hak asasi manusia yang harus menjadi agenda politik bersama, baik di dalam negeri maupun internasional.
Pada tingkat lokal, Ketua DPR mengatakan diperlukan berbagai pendekatan, termasuk kearifan lokal, dalam meningkatkan upaya konservasi dan tata kelola air. Misalnya, sistem pengairan Subak di Provinsi Bali. "Di Bali, kita mengenal Subak, suatu sistem pengairan khas masyarakat Bali yang menjunjung tinggi semangat gotong royong dan penghormatan terhadap alam," ujarnya.
