JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM mendorong upaya konsolidasi petani dalam bentuk koperasi untuk mewujudkan korporatisasi sektor pangan di Tanah Air agar bisa meningkatkan skala ekonomi.
Deputi Bidang Perkoperasian, Ahmad Zabadi, dalam rangkaian webinar Hari Koperasi (HARKOP) Ke-74 Tahun 2021 dengan tema "Korporatisasi Petani, Peternak, dan Nelayan melalui Koperasi", di Jakarta, Kamis (8/7), mengatakan petani harus dikonsolidasi dan jangan dibiarkan hanya menggarap di lahan yang sempit, tetapi lebih baik terkonsolidasi melalui koperasi.
"Kalau sudah ada koperasi, para petani dapat fokus untuk berproduksi di lahan yang juga dikonsolidasikan menjadi skala ekonomi. Yang berperan menjadi off taker pertama adalah koperasi (sebagai aggregator) dan melakukan pengolahan hasil panen, yang berhadapan dengan pembeli juga koperasi, sehingga harga tidak dipermainkan oleh buyer," kata Zabadi.
Zabadi menambahkan, koperasi sebagai badan usaha yang berbadan hukum juga dapat melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dan kerja sama dengan perguruan tinggi untuk teknologi tepat guna, sampai pada hilirisasi produk (pemasaran) baik secara offline dan online.
"Saya memiliki keyakinan, jika kita dapat membangun komitmen bersama untuk dapat mendampingi para petani, peternak, dan nelayan meningkatkan skala ekonomi, kualitas produksi dan terhubung dengan offtaker serta rantai pasok industri pertanian dan perikanan, maka akan banyak role model pengembangan korporatisasi petani, peternak dan nelayan melalui koperasi dengan berbagai komoditas unggulan daerah," katanya.
Pihaknya menekankan pentingnya korporatisasi dan pengembangan sektor pangan sebagaimana arahan Presiden Jokowi. Di samping itu, Indonesia juga perlu melakukan langkah antisipasi terhadap krisis pangan.
Kontrol Rakyat
Peneliti di Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Awan Santosa, berpendapat, manfaat korporatisasi akan optimal apabila dilakukan melalui pembangunan koperasi tani. Itu akan bermanfaat signifikan bagi petani. Jika tidak, akan lebih menguntungkan korporasi.
Tak hanya itu, kata dia, agar memberi manfaat bagi petani perlunya roadmap yang jelas sebagai panduan multipihak. "Kalau tidak ya, dominasi korporasi tak tergantikan," tegasnya
Awan lebih cenderung mendorong agar Menteri Koperasi dan UKM mendorong koperasi pangan, bukan malah korporatisasi pangan. "Koperasi pangan akan lebih memastikan kedaulatan pangan, yang mana terdapat kontrol rakyat terhadap pangan, baik dari sisi pasokan input, stabilitas harga, maupun distribusi pangan tersebut," tegas Awan.
Dikatakannya, inilah yang akan mewujudkan kesejahteraan petani pangan. Lagi pula, nilai-nilai tata kelola perusahaan (korporat) yang baik sejatinya sudah melekat dalam koperasi sejati, yang berpedoman pada tujuh prinsip koperasi. "Tinggal dijalankan dengan konsisten," papar dia.
Menurut Awan, apabila pemerintah konsisten dalam membangun koperasi petani maka mesti ada roadmap yang jelas bagaimana berangsur-angsur koperasi petani tersebut dapat menguasai sarana produksi dan distribusi pangan.
Ia menegaskan bahwa kendala besar saat ini ialah bagaimana petani menguasai sarana produksi dan distribusi pangan itu, soal lahan, kapital, teknologi, dan pasar, penguasaan koperasi tani minim sekali.
Kenapa itu terjadi, menurut Awan, karena koperasi taninya tidak disiapkan dan dibangun untuk menguasai hulu, tengah, dan hilir pertanian pangan yang dikuasai korporasi. n ers
