PENAJAM - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, terus berupaya mengembangkan pariwisata untuk menyambut rencana pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.
"Semua wisata yang ada ingin dikembangkan untuk mendorong potensi wilayah sekitar dalam menyongsong pemindahan IKN. Kami melakukan persiapan untuk kembangkan objek wisata seiring pindahnya IKN," kata Kepala Disbudpar Kabupaten Penajam Paser Utara, Andi Israwati, di Penajam, pekan lalu.
Andi memaparkan kabupaten Penajam Paser Utara memiliki sejumlah tempat wisata yang bisa mendukung IKN Nusantara, sebab daerah berjuluk "Benuo Taka" tersebut berdekatan dengan IKN.
Objek wisata yang potensial adalah Pantai Tanjung Jumlai di Kelurahan Tanjung Tengah dan Pantai Nipah-Nipah di Kelurahan Nipah-Nipah yang berada di Kecamatan Penajam. Destinasi wisata lainnya yakni Air Terjun Tembius dan Goa Tapak Raja di Kecamatan Sepaku.
Namun, menurut Andi, sejumlah potensi tempat wisata di Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut belum ada yang dibangun secara menyeluruh. Anggaran pembangunan infrastruktur pariwisata belum menjadi prioritas pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD kabupaten sehingga objek wisata belum digarap.
"Pantai Nipah-Nipah dan Pantai Tanjung Jumlai lahannya masih dikuasai warga, belum dibebaskan pemerintah kabupaten," jelasnya.
Pengembangan sektor pariwisata yang sedikit terhambat itu juga belum berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Penajam Paser Utara.
Maju Bersama
Anggota DPD, Agustin Teras Narang, mengatakan seluruh elemen yang ada Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) tidak ingin hanya sekadar penonton dan penyangga berkenaan dengan pemindahan IKN Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur, melainkan maju bersama.
"Ini bukan hanya harapan saya sebagai wakil rakyat di DPD, tapi juga saya yakin Gubernur dan seluruh rakyat di Kalteng," kata Teras Narang.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, menyatakan pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bukan lagi proyek prioritas, melainkan superprioritas. Untuk itu membutuhkan kerja luar biasa ekstra dari berbagai instansi. Ini pekerjaan rumit dan waktunya sangat panjang, 5-20 tahun.
"Pembangunan dan pemindahan IKN ini sebuah perjuangan untuk mewujudkan Indonesia berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Moeldoko saat memimpin Rapat Koordinasi Pemantauan Pembangunan Infrastruktur dan Strategi Komunikasi IKN, di Jakarta sebagaimana siaran pers KSP.
Rapat koordinasi ini merupakan langkah awal KSP bersama kementerian/lembaga dan Otorita IKN untuk memastikan pengawalan pembangunan IKN tahap pertama. Moeldoko menyampaikan KSP melalui Kedeputian I sudah melakukan monitoring dan evaluasi (Monev), serta koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mempercepat pembangunan IKN tahap pertama.
Hasil dari evaluasi itu, lanjut Moeldoko, dalam waktu dekat akan segera dilakukan pembangunan infrastruktur seperti jalan baru dan preservasi jalan termasuk akses menuju wilayah IKN.
