NEW YORK - Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, pada Selasa (22/2), mengatakan bahwa setiap tentara Russia yang dikerahkan ke Ukraina timur tidak akan menjadi penjaga perdamaian seperti yang ditegaskan oleh Moskwa.
Guterres menolak klaim Presiden Vladimir Putin bahwa genosida etnis Russia sedang dilakukan di sana. Amerika Serikat tidak menerima pembenaran Russia untuk mengerahkan pasukan sebagai penjaga perdamaian, menyebutnya sebagai "omong kosong" dan menuding Moskwa mencari dalih untuk berperang.
"Ketika pasukan dari suatu negara memasuki wilayah negara lain tanpa izin tuan rumah, mereka bukan penjaga perdamaian yang netral. Mereka sama sekali bukan penjaga perdamaian," kata Guterres kepada wartawan di PBB.
Ia mengatakan Russia telah melanggar integritas wilayah dan kedaulatan Ukraina dengan mengakui kemerdekaan dua wilayah yang memisahkan diri di Ukraina timur dan menyatakan diri sebagai Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk.
Putin, pada Selasa, memerintahkan Kementerian Pertahanan Russia agar memberangkatkan pasukan untuk "menjalankan fungsi penjaga perdamaian" di Ukraina timur. Ia lantas mengatakan kepada awak media bahwa dirinya tidak mengatakan pasukan Russia segera pergi ke sana.
Guterres mengaku "khawatir dengan penyimpangan konsep menjaga perdamaian."
Tuduhan Genosida
Pekan lalu, Putin menuturkan Russia menganggap perlakuan terhadap etnik Russia di Ukraina timur sebagai genosida. "Saya rasa tidak demikian," kata Guterres saat disinggung soal pernyataan Putin.
Berdasarkan hukum internasional, genosida adalah niat untuk menghancurkan, baik secara menyeluruh ataupun sebagian, sebuah negara, etnik, ras atau kelompok agama.
Genosida antara lain dilakukan dengan membunuh, melukai tubuh atau mental secara serius, menimbulkan kondisi yang akan menghancurkan fisik, melakukan tindakan untuk mencegah kelahiran, dan memisahkan anak secara paksa dari kelompok satu ke kelompok yang lain.
Ketegangan antara Russia dan negara-negara Barat memanas lantaran tudingan AS bahwa Moskwa telah mengerahkan hingga 150.000 tentara di dekat perbatasan dengan Ukraina. Russia menyangkal mereka berniat menyerang Ukraina dan balik menuding Barat bersikap histeris.
"Kita perlu pengekangan diri dan alasan. Kita harus melakukan deeskalasi sekarang," ucap Guterres.
"Saya meminta semua pihak untuk menahan diri agar tidak melakukan tindakan dan mengeluarkan penyataan yang akan mendorong situasi berbahaya ini semakin buruk."
Sementara itu, sanksi tahap pertama dan terbatas yang dikenakan Uni Eropa kepada Russia akan berlaku mulai Rabu pukul 14 GMT (21 WIB), kata seorang diplomat senior.
Sebelumnya, para menteri luar negeri di blok tersebut secara prinsip sepakat untuk mencoret lebih banyak politisi dan menargetkan perdagangan obligasi.
Presiden Russia Vladimir Putin, pada Senin (21/2), mengakui "kemerdekaan" dua wilayah di Donbass, Ukraina timur, yang berbatasan dengan Russia dan menjadi kantong kelompok separatis. Pengakuan itu menambah ketakutan negara-negara Barat terhadap kemungkinan perang besar di Eropa.
Para menteri luar negeri Uni Eropa tidak hanya akan menjatuhkan sanksi terhadap Putin, tetapi ke semua anggota parlemen majelis rendah Russia yang mendukung pengakuan wilayah yang memisahkan diri tersebut.
Sanksi itu meliputi pembekuan kepemilikan aset di Uni Eropa dan pencekalan ke negara-negara blok tersebut. Pihak bank yang ikut mendanai kegiatan kelompok separatis di Ukraina timur juga akan menjadi target. Selain itu, dua wilayah terkait juga akan dicoret dari pakta perdagangan bebas antara Uni Eropa dan Ukraina.
Dampak sanksi baru terhadap bank dan perdagangan obligasi kemungkinan hanya sedikit. Barat saat ini lebih memilih untuk mengumpulkan paket sanksi yang jauh lebih berat, yang telah direncanakan sebagai cadangan apabila krisis meningkat.
Secara teknis, sesuai aturan prosedur Uni Eropa, 27 negara anggota diperkirakan menyetujui sanksi-sanksi ini pada pukul 10 GMT (17 WIB). Kemudian, akan ada proses "prosedur tertulis" hingga pukul 14 GMT ketika sanksi itu disahkan secara resmi.
