JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juli 2023 tercatat sebesar 0,21 persen secara bulanan (month to month/ mtm), sehingga secara tahunan (year on year/yoy) menjadi 3,08 persen, lebih rendah dari level sebelumnya yang tercatat sebesar 3,52 persen.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (1/8), mengatakan terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 115,00 pada Juni menjadi 115,24 pada Juli 2023.
"Jika dilihat secara seri terlihat bahwa inflasi Juli 2023 secara bulan ke bulan lebih tinggi dibandingkan inflasi bulan sebelumnya yaitu Juni 2023 yang sebesar 0,14 persen," kata Pudji.
Penyumbang utama inflasi Juli 2023 dari kelompok transportasi dengan andil 0,08 persen. Sedangkan komoditas penyumbang utama inflasi bulanan, yaitu tarif angkutan udara, daging ayam ras, cabai merah, bawang putih, biaya sekolah SD, telur ayam ras, biaya sekolah SMP, biaya sekolah SMA, rokok filter, dan kentang.
Sedangkan secara tahunan, inflasi pada Juli 2023 mencapai 3,08 persen lebih rendah dibandingkan inflasi Juli 2022 yang mencapai 4,94 persen. Adapun penyumbang utama inflasi Juli 2023 secara tahunan yaitu kelompok transportasi dengan andil 1,17 persen. Dari komoditas, penyumbang utama inflasi tahunan, yakni bensin, beras, rokok kretek filter, tarif kontrak rumah, dan tarif angkutan dalam kota.
Menanggapi perkembangan harga barang dan jasa itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengatakan meskipun inflasi melandai, namun tetap perlu kewaspadaan tinggi karena inflasi dari sektor transportasi masih liar. Begitu pula tekanan harga bahan pangan, masih bisa terjadi karena dampak El Nino baru masuk Agustus-September khususnya pada tanaman pangan.
"Kuncinya adalah mitigasi dengan berbagai persiapan terutama di daerah yang berisiko alami kekeringan hingga gagal panen," tegas Bhima.
Menurut Bhima, harga pangan sejauh ini masih bisa dijaga karena panen raya padi masih berlangsung di beberapa wilayah.
Perubahan Iklim
Ekonom Senior dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia/LPPI, Ryan Kiryanto, dalam keterangan tertulisnya mengatakan, ke depan, pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Tim Pengendali Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/D) harus mewaspadai potensi ketersediaan bahan pangan yang mencukupi sekiranya terjadi perubahan iklim yang ekstrem sehingga timbul kemarau panjang (dampak El Nino) yang mengganggu hasil panen komoditas pangan.
"Stok bahan pangan harus dijaga dengan baik (oleh Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional dan Bulog) supaya tidak terjadi distorsi harga (anomali kenaikan harga) yang inflatoir karena persediaan terbatas sedangkan permintaan tinggi," kata Ryan.
Sementara itu, pakar ekonomi dari Universitas Surabaya (Ubaya), Bambang Budiarto, mengatakan pergerakan inflasi ke arah yang lebih tinggi biasanya selalu dipahami mencemaskan masyarakat, namun pasar pada situasi tertentu sebenarnya bereaksi positif.