DPR mempertanyakan data ketersediaan stok pangan Kementan dalam rangka mengantisipasi gejolak harga pangan jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).
JAKARTA - DPR RI mengingatkan pemerintah khususnya Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mewaspadai penurunan stok pangan jelang akhir tahun. Regulator harus memastikan keamanan stok pangan Indonesia jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan momentum libur akhir tahun 2022.
Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV dengan jajaran Eselon I Kementan, di Gedung Nusantara, DPR RI, Jakarta, Selasa (15/11), DPR mempertanyakan akurasi data produksi pemerintah lantaran anggaran Kementerian Pertanian selaku lembaga produsen pangan terus menurun setiap tahunnya.
Terkait gejala penurunan stok ini, Komisi IV DPR meminta pemerintah mengantisipasinya. "Kami tak ingin gejolak harga pangan yang kini semakin tinggi diiringi dengan keterbatasan stok pangan," tegas Anggota Komisi IV DPR RI, Darori Wonodipuro, di Jakarta, Rabu (16/11).
Dia mengatakan realisasi anggaran di Kementan sudah dalam posisi terjaga. Namun faktanya, berdasarkan laporan diterimanya, realisasi ketersediaan stok jagung dan kedelai di bawah 40 persen.
"Saya ingatkan, pengalaman sekian tahun (yang lalu), (jika tidak diantisipasi) hal-hal bisa menjadi masalah, kendala, dan kesulitan," ujar Darori.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Rusdi Masse Mappasessu, mempertanyakan data ketersediaan stok pangan Kementan dalam rangka mengantisipasi gejolak harga pangan jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Pasalnya, anggaran Kementan pada 2022 berkurang, namun produksi pangan tidak berubah dengan tahun sebelumnya.
"Terdapat catatan yang telah kami himpun dan perlu diperhatikan, di antaranya masalah anggaran yang berkurang setiap tahun, namun jumlah produksi tidak berubah signifikan. Bila anggaran Kementan menurun, kegiatan produksi juga turun. Ini menjadi pertanyaan mendasar bagi kami terkait validitas data produksi, cara perhitungan produksi dan target," ucap Rusdi.
Dia mencontohkan pada Mei 2022, Kementan menyatakan tiga tahun tidak ada impor beras. Akan tetapi, berdasarkan data BPS masih terdapat impor selama tiga tahun terakhir, mulai dari 444.508 ton, 356.286 ton, dan 407.741 ton.
Ketersediaan Aman
Pemerintah menegaskan ketersediaan stok beras nasional pada 2022 mengalami surplus. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), Kementan, Kemendag dan SINAS-NK Kemenko Perekonomian diolah Badan Pangan Nasional yang diperbarui pada 22 Oktober 2022, produksi beras pada 2022 sebesar 32,07 juta ton dan terdapat stok pada awal 2022 sebesar 37,34 juta ton. Dengan jumlah kebutuhan pada 2022 ditaksir sebesar 30,91 juta ton, diperoleh surplus beras 2022 sebesar 6,44 juta ton.
Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo memastikan stok 12 komoditas utama, khususnya beras, sudah mencukupi untuk menghadapi akhir tahun. "Saya turun ke berbagai tempat, mulai dari bagian timur Indonesia kemarin semua siap kok. Tentu saja ada saat-saat tertentu harga memang dinamis, tapi saya kira semua ini orang Indonesia tetap berpikiran nasional," ucapnya dalam kesempatan terpisah.
Selain memastikan ketersediaan beras untuk konsumsi akhir tahun terjaga, Kementerian Pertanian terus bekerja sama dengan Bulog untuk mengisi gudang beras pemerintah demi menjaga kestabilan harga.
"Selain yang kita makan, kita tetap harus mengisi cadangan beras pemerintah untuk menjadi stabilizer (harga) dan harus kita dukung. Sehingga petani tetap dapat untung yang banyak, pedagang berproses, penggilingan juga berproses, tetapi beras cadangan pemerintah yang ada di bulog tetap kita jaga bersama," jelas Mentan.
