» Krisis energi dan pangan memicu kenaikan harga sehingga harus segera disubstitusi.
» Penyaluran KUR harus dilanjutkan untuk menjaga UMKM tetap berproduksi.
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerukan Indonesia harus terus bersikap optimistis yang dibarengi dengan kehati-hatian dalam menghadapi tingginya ketidakpastian ekonomi global.
"Pagi tadi (Selasa-red) saya dapat informasi dari pertemuan di Washington DC, 28 negara sudah antre di markasnya IMF, menjadi pasien," kata Presiden di Jakarta, Selasa (11/10).
Jokowi menyampaikan hal tersebut untuk menegaskan kembali betapa pentingnya sikap hati-hati dan waspada yang dibarengi dengan optimisme dalam upaya menjaga perekonomian negara.
"Sekali lagi kita harus menjaga optimisme, tapi yang lebih penting hati-hati dan waspada, eling lan waspodo," kata Presiden.
Kepala Negara mengingatkan kalau situasi penuh ketidakpastian membayangi dunia, yang mengubah pola antisipasi inflasi yang tidak mudah dikalkulasi. Dalam situasi seperti sekarang, setiap negara bisa cepat dan mudah terlempar keluar jalur bila tidak berhati-hati dan waspada dalam pengelolaan moneter maupun fiskal.
"Setelah perang Russia-Ukraina, kita tahu pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 sebelumnya diperkirakan 3 persen, terakhir sudah jatuh di angka 2,2 persen," kata Jokowi.
Perlambatan pertumbuhan ekonomi global itu merupakan harga mahal yang harus ditanggung masyarakat dunia akibat perang.
Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam kesempatan terpisah menegaskan kalau Indonesia tidak termasuk dalam 28 negara yang antre jadi pasien IMF.
Pakar Ekonomi dari Universitas Surabaya (Ubaya), Wibisono Hardjopranoto, mengatakan pemerintah diharapkan tetap menjaga ritme produksi sektor riil agar masyarakat tidak jatuh lebih dalam krisis.
"Pernyataan Presiden itu patut diapresiasi. Selain berhati-berhati dan optimis, harus dicari juga akar masalahnya sehingga harga naik. Nah, itu kan energi dan pangan maka upaya-upaya menggalakkan subtitusi harus ditingkatkan," kata Wibisono.
Substitusi di bidang energi misalnya, harus memacu transisi ke energi terbarukan. Begitu pula untuk pangan yang didominasi impor, harus segera diwujudkan subtitusinya. Pengembangan sorgum sudah tepat, target swasembada jagung pemerintah harus segera direalisasikan.
Upaya moneter menghadapi inflasi harus diimbangi dengan menjaga produksi agar bisnis tetap hidup. "Inflasi kita sekarang 5,95 persen sudah dalam tahap walking (berjalan), kalau masih di bawah 3 persen namanya crawling (merangkak). Agar tidak sampai running (lari) di atas 10 persen, investor sektor riil harus tetap diperhatikan," katanya.
Strategi yang sama juga untuk mengantisipasi ancaman resesi. Produksi harus tetap berjalan agar tidak terjadi stagnasi. Kalau sampai produksi dan usaha macet, dampak krisis akan lebih terasa.
Pakar Ekonomi Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, Yohanes B. Suhartoko, mengatakan yang sangat perlu dijaga saat ini adalah bagaimana meredam inflasi dari sisi penawaran dan menjaga daya beli konsumen, karena dari sisi konsumsi inilah masih terdapat ruang mendorong pertumbuhan.
Selain itu, belajar dari krisis moneter 1997-1998, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terbukti sebagai penyangga kejatuhan ekonomi saat itu. Sebab itu, daya tahan UMKM perlu diperkuat mulai saat ini dengan pembenahan sisi pemasaran dan produksi.
Pasar Domestik
Dalam keterangan tertulis, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan walaupun terjadi goncangan, namun indikator eksternal Indonesia relatif kuat. Volatility Index Indonesia senilai 30,49 atau masih dalam batas nilai indikatif 30. Sedangkan level indeks Exchange Market Pressure (EMP) per September 2022 berada di angka 1,06 masih berada di bawah batas treshold level satu yaitu 1,78.
Demikian pula juga dengan perbandingan Credit Default Swap (CDS) Indonesia yang relatif lebih rendah dibandingkan Meksiko, Turki, Brasil, dan Afrika Selatan.
Indonesia faktor eksternalnya masih sangat kuat sehingga tidak termasuk dalam negara yang rentan terhadap masalah keuangan. Dia pun terus mendorong keberlanjutan Kredit Usaha Rakyat dengan bunga 6 persen dan khusus KUR sektor pertanian bunganya akan dipertahankan di level 3 persen.
