NEW DELHI - Polisi India pada Kamis (19/12) menembakkan peluru gas air mata dan menahan ratusan warga setelah terjadi kericuhan saat para demonstran menolak larangan berkumpul.
Insiden kerusuhan terjadi ditengah kemarahan warga terhadap Perdana Menteri Narendra Modi yang dituding sedang mengagendakan kebijakan politik anti-Muslim saat meloloskan undang-undang kewarganegaraan yang baru. Adapun kericuhan antara polisi dan demonstran terjadi di ibu kota Negara Bagian Uttar Pradesh (Lucknow) dan Karnataka (Bangalore), serta di Negara Bagian Gujarat, Bihar, juga di kota-kota besar seperti New Delhi, Hyderabad, dan Chennai.
Selain dilakukan penahanan terhadap para demonstran, layanan data internet, SMS dan jaringan telepon selular telah disetop di sejumlah wilayah seperti di Delhi dan sebagian besar wilayah Negara Bagian Uttar Pradesh atas perintah dari otoritas lokal dengan alasan agar warga tak berkumpul. Sejak aksi protes antipemerintah ini dimulai pekan lalu, sudah menelan 6 korban jiwa dan puluhan orang lainnya terluka. Oleh karena itu pada Rabu (18/12) lalu dikeluarkan larangan berkumpul.
"Kericuhan terparah terjadi di Distrik Samhbal di Uttar Pradesh dimana ratusan demonstran membakar kendaraan dan melempari petugas keamanan yang membalas serangan itu degan melepaskan peluru gas air mata," kata kepala polisi lokal bernama Yamuna Prasad. "Kami terus berupaya mengendalikan situasi dan meminta warga agar pulang," imbuh dia.
Tembakan peluru gas air mata dan pengerahan truk water cannon pun dilakukan oleh polisi di Lucknow dan polisi berhasil menahan sekitar 50 orang dalam kericuhan tersebut.
Dilaporkan pula bahwa aksi demonstrasi besar-besaran terjadi di Kota Malegaon di Negara Bagian Maharashtra karena di kota itu tak diberlakukan larangan berkumpul.
Pihak kepolisian Malegaon menyatakan ada 60 ribu orang telah turun ke jalan kemarin. Sementara itu aksi protes di Mumbai diikuti ratusan orang saja yang berasal dari pelajar dan warga Muslim senior. Dalam aksinya, mereka menggenakan kopiah bergambar bendera India, membawa poster Mahatma Gandhi dan menyebarkan salinan konstitusi.
"Kami tak ingin dibungkam ataupun disingkirkan begitu saja. Kita harus bertindak sekarang," kata seorang demosntran bernama Aman Verma. "Telah terjadi perubahan drastis yang memicu banyak warga Mumbai turun ke jalan untuk menyatakan penentangannya," imbuh dia.
Minoritas Khawatir Krisis politik di India sendiri telah mengakibatkan kekhawatiran internasional, namun PM Modi dalam cuitannya di media sosial pekan ini menegaskan pemerintahannya tak berniat memarginalisasi warga Muslim dan undang-undang yang baru tak akan berpengaruh bagi warga India yang memeluk agama apapun.
Namun sebagian besar umat Muslim India yang saat ini berjumlah 200 juta menyatakan mereka khawatir akan jadi sasaran rencana kebijakan PM Modi yang akan mendaftarkan semua warga negara India dan menyingkirkan semua pendatang demi memulihkan India sebagai sebuah negara Hindu pada 2024. SB/AFP/I-1
