Warga Myanmar pada Selasa (1/2) melakukan aksi diam menentang junta yang berkuasa. Aksi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan setahun terjadinya kudeta di Myanmar.
YANGON - Para pengunjuk rasa antikudeta di seluruh Myanmar menentang perintah junta untuk tidak memperingati setahun kudeta militer dengan melancarkan aksi diam dan bertepuk tangan saat akhir protes mereka pada Selasa (1/2). Aksi serupa pernah terjadi pada Desember lalu yang mengakibatkan jalanan di kota-kota seluruh negeri kosong melompong.
Berdasarkan laporan koresponden AFP di Myanmar, penduduk di seluruh pusat bisnis Yangon dan di Kota Mandalay bertepuk tangan secara massal pada pukul 4 sore menandai akhir dari aksi diam menentang kudeta.
"Kami bertepuk tangan," kata seorang warga Mandalay. "Rumah-rumah lain di lingkungan saya juga bertepuk tangan," imbuh dia
Sebelumnya junta memerintahkan agar toko-toko untuk tetap buka pada Selasa, akan tetapi jalan-jalan di Yangon mulai kosong pada pukul 10 pagi dan pemandangan sama juga terjadi di Mandalay dan wilayah Tanintharyi di selatan.
Jelang peringatan setahun kudeta, junta sempat mengancam akan menyita bisnis yang tutup dan memperingatkan bahwa aksi unjuk rasa seperti membuat suara yang gaduh atau menyebarkan propaganda antimiliter, para pelakunya akan dikenai tuduhan makar atau terorisme.
Dalam pernyataan menanggapi setahun kudeta yang dipublikasikan pada Selasa, pemimpin junta Jenderal Senior Min Aung Hlaing mengulangi klaim bahwa militer terpaksa untuk mengambil alih kekuasaan menyusul terjadinya kecurangan pemilu pada 2020.
"Pemilu baru akan digelar setelah stabilitas dipulihkan," kata Min Aung Hlaing seperti tercantum dalam surat kabar Global New Light of Myanmar yang dikelola pemerintah.
Sanksi dan Tuntutan
Sebelum peringatan setahun kudeta, pada Senin(31/1) pemerintah Amerika Serikat (AS), Inggris dan Kanada, mengumumkan sanksi terkoordinasi terhadap pejabat Myanmar termasuk pada mereka yang terlibat dalam persidangan Suu Kyi, 76 tahun.
AS memberi sanksi kepada Jaksa Agung, Thida Oo, Ketua Mahkamah Agung, Tun Tun Oo, dan ketua Komisi Antikorupsi, Tin Oo, yang semuanya dikatakan terlibat erat dalam penuntutan bermotif politik terhadap Suu Kyi.
"Kami mengkoordinasikan tindakan ini dengan Inggris dan Kanada untuk lebih mempromosikan pertanggungjawaban atas kudeta dan kekerasan yang dilakukan oleh rezim," kata Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken.
Sejak ditahan oleh junta setahun lalu, Suu Kyi telah dijatuhi hukuman enam tahun penjara karena mengimpor dan memiliki walkie talkie secara ilegal, tindak penghasutan terhadap militer dan melanggar aturan Covid-19.
Pada awal pekan ini, pengadilan kembali menjatuhkan serangkaian tuduhan lain terhadap Suu Kyi mulai dari penipuan pemilu hingga pelanggaran pembocoran rahasia negara dan jika dinyatakan bersalah, maka ia akan menghadapi hukuman lebih dari 100 tahun penjara. AFP/I-1
