MAKASSAR - Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menyikapi masih adanya oknum yang menyebarkan paham radikalisme di rumah ibadah. "Saya minta aparat keamanan memetakan wilayah rawan tersebut," kata Wapres di Jakarta, Selasa (1/2).
Menurut Wapres, sebenarnya rumah ibadah sudah ada aturannya berupa Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri (PBM). PBM merupakan kesepakatan majelis agama menangani radikalisme. Wapres mengatakan ini kunjunganke kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin.
Meski sebelumnya ada konflik,dengan hadirnya PBM maka akan ada pengawasan di rumah ibadah untuk meredam penyebaran ajaran radikalisme. Dia mengatakan, sepanjang PBM dipatuhi, akan terhindar konflik soal ibadah.
"PBM sudah detail. Jadi solusinya sudah dibuat, tapi kadang-kadang orang tidak patuh. Nah, kalau tidak patuh, law and enforcement atau penegakan hukum," tegas mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini.
Aturan PBM Menag dan Mendagri nomor 9 tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006 ini dikeluarkan atas kesepakatan dari berbagai majelis agama guna menghindari konflik. "Mabes Polri akan memetakan masjid sebagai salah satu upaya menangkal paham ekstremisme dan radikalisme di sekitaran rumah ibadah," tandas wapres.
Beberapa waktu lalu, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menyebutkan ada 198 pondok pesantren terindikasi terafiliasi dengan jaringan terorisme. Boy Rafli menyebutkan hal itu dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR, Selasa (25/1).
Sementara itu, Wakil Kepala Satgas V Operasi Madago Raya, AKBP Yudho Huntoro, di Poso mengatakan, selain memburu sisa teroris, Satgas juga menggencarkan sosialisasi tentang paham radikalisme dan terorisme kepada pelajar.
"Tidak hanya fokus pengejaran, kami juga punya tim sosialisasi antiradikalisme dan terorisme kepada masyarakat, khususnya para pelajar," jelas Yudho. Menurut Yudho sosialisasi antiradikalisme dan terorisme penting digencarkan sejak dini.
"Awal pekan ini melalui Satgas II Preemtif Subsatgas Dai Polri memberi sosialisasi tentang paham radikalisme dan terorisme di SMP Satap Ueralulu, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso," sebut Yudho. Dalam sosialisasi tersebut, Tim Dai Polri tidak hanya memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang paham radikalisme dan terorisme.
Para pelajar juga diajak agar tidak mudah terpengaruh dan terprovokasi dengan berita hoaks yang dapat memecah belah kerukunan umat beragama. Sosialisasi tersebut bukan yang pertama kali digelar satgas Madago Raya. Beberapa sekolah lainnya sudah dikunjungi untuk mendapat materi yang sama.