JAYAPURA - Pemerintah ingin berkolaborasi dengan gereja demi memajukan Papua. Melalui kolaborasi dengan Persekutuan Gereja-Gereja di Tanah Papua (PGGP), pemerintah ingin wujudkan visi Papua 2041, yakni Papua pintar, Papua sehat, dan Papua produktif dalam kehidupan masyarakat Papua yang inklusif dan damai.
Demikian disampaikan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin di Jayapura, Selasa (29/11), saat melakukan pertemuan dengan PGGP Papua dan Papua Barat serta pengurus Papua Christian Centre (PCC). Wapres didampingi Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo, Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun, dan Ketua Umum PGGP Hizkia Rollo beserta jajaran.
"Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan harapan dan ajakan. Pertama, saya mengajak PGGP, sebagai wadah denominasi gereja-gereja di Tanah Papua, untuk terus mengembangkan pendekatan yang lebih holistik, sesuai panggilan gereja dalam pembangunan kemanusiaan, keadilan, kedamaian, dan keutuhan ciptaan di Tanah Papua," tutur Wapres.
Seperti dikutip dari Antara, Wapres meminta agar Papua Christian Centre mengambil peran menjembatani para pihak sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam penyusunan rencana dan eksekusi program di Tanah Papua.
"Kedua, saya meyakini peranan gereja mampu memperkuat kehidupan sosial Papua yang inklusif dan damai. Dalam mengelola Papua ke depan, saya ingin menekankan pentingnya dua sayap yang saling melengkapi, baik sayap birokrasi pembangunan maupun sayap kultural," tambah Wapres.
Wapres mengakui pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri. Pemerintah membutuhkan dukungan, kerja sama, dan kolaborasi pelayanan dengan gereja. "Gereja, PGGP dan pimpinan Sinode, merupakan tulang punggung dari pendekatan kultural," ucap Wapres.
Ajakan ketiga adalah Wapres berharap untuk menyambut baik provinsi-provinsi baru ini dalam rumah besar Tanah Papua. "Meskipun terdapat perbedaan administratif wilayah, ikatan kesatuan sosial budaya masyarakat Papua tetap terjalin," ujar Wapres.
Jalur Kultural
Wapres berharap jalur kultural yang ingin ditempuh pemerintah juga searah dengan jalur struktural yang telah diamanatkan undang-undang.
"Pentingnya pemahaman dari masyarakat melalui jalur kultural supaya antara jalur kultural dan jalur struktural punya visi yang sama dan dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat pengaruh tokoh agama terutama gereja-gereja sangat penting sebagai local champion yang memiliki peran besar. Hari ini kita mulai satu babak baru sesuai UU yang baru dan Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Papua," tambah Wapres.
Saat ini, ada enam provinsi di Papua, yaitu Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan yang merupakan pemekaran Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Daya yang merupakan pemekaran Provinsi Papua Barat.
Wapres menilai kehadiran gereja telah membuka peradaban Papua sehingga mewarnai pembangunan di pulau tersebut. Sentuhan ajaran gereja bagi masyarakat Papua dan peran gereja sangat berarti dalam tatanan sosial dan pendekatan pembangunan Papua. Kehadiran gereja telah membuka peradaban Papua, mewarnai proses pembangunan, dan pemerintahan daerah.
"Terima kasih kepada gereja, pimpinan sinode, pendeta, dan tokoh-tokoh agama yang telah menjalankan peran profetik dalam pembangunan keumatan, kemanusiaan, kebangsaan, dan kedamaian di Tanah Papua," tambah Wapres.
Menurut Wapres, pelayanan gereja dengan prinsip kasih memiliki andil penting dalam membangun kehidupan spiritual berkualitas dan saling mengasihi.
"Sesuai dengan prinsip Kristiani, 'Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri'. Artinya, prinsip kasih telah menjadi ajaran universal yang dimiliki agama-agama di dunia ini sehingga tatanan masyarakat akan semakin damai sebagaimana yang kita harapkan selama ini," ungkap Wapres.
Pemerintah, menurut Wapres, memiliki komitmen kuat untuk meneguhkan semangat baru, paradigma baru, dan cara kerja baru agar menghasilkan lompatan kesejahteraan bagi masyarakat Papua.
Komitmen itu, kata Wapres, tercermin dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 yang mengatur tentang Otonomi Khusus Papua dengan pembentukan badan khusus bernama Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau Badan Pengarah Papua.
"Badan itu diketuai Wakil Presiden. UU Otonomi Khusus mengamanatkan pentingnya sebuah desain besar pembangunan Papua 20 tahun ke depan yang kita sebut Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041," ungkap Wapres.
Wapres berharap PGGP melalui PCC dapat bergandengan tangan dalam mengawal terobosan pembangunan Papua.
