Pemkab adalah ujung tombak perangkat pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta pemerintah kabupaten (pemkab) kreatif dan inovatif dalam membuat kebijakan-kebijakan di daerah dan penggunaan anggaran untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja tersebut sangat penting lantaran bisa menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan membuat anggaran bisa diputar untuk tujuan lebih baik.
Hal itu menjadi salah satu pesan Wapres yang disampaikan dalam Pembukaan Rapat Kerja Nasional X Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Tangerang, Banten, Kamis (20/7), sebagaimana disaksikan melalui tayangan video di Jakarta.
"Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan beberapa pesan. Pertama, pemerintah kabupaten diharapkan terus meningkatkan gagasan dan langkah inovatif baik pada tataran kebijakan maupun penggunaan anggaran yang tepat guna untuk mendorong, mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, dan berkelanjutan," jelas Wapres.
Ia meminta pemkab memastikan implementasi program dan anggaran yang efektif dan akuntabel hingga di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa selaku ujung tombak perangkat pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
Kedua, Wapres meminta pemerintah kabupaten terus mendorong terciptanya ekosistem usaha yang sehat dan ramah investor di daerah, terus memperkuat rantai pasok lokal dan akses pasar sehingga mampu menjangkau pasar nasional hingga global, termasuk memperkuat jaringan pemasaran komoditas unggulan desa ke pasar yang lebih beragam melalui platform digital.
Ketiga, ia meminta kabupaten untuk terus fokus kepada komoditas-komoditas unggulan dari hulu ke hilir secara terpadu.
"Perkuat pula peluang di bidang ekonomi dan keuangan syariah, mengingat potensi pasar yang besar dan terus berkembang pesat," kata Wapres.
Dia mengatakan bahwa kontribusi kabupaten dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah akan turut menentukan keberhasilan Indonesia dalam mewujudkan visi menjadi pusat halal dunia pada tahun 2024.
Pada kesempatan itu, Wapres mendorong pemkab memanfaatkan perhelatan APKASI Otonomi Expo 2023 yang turut digelar di sela Rakernas X Apkasi sebagai ajang untuk mempromosikan destinasi wisata komoditas dan investasi unggulan daerah, tidak terkecuali produk dan jasa halal, seperti makanan, minuman, fesyen, farmasi, kosmetik, dan wisata halal.
"Banyak kabupaten yang memiliki potensi wisata yang layak dikembangkan untuk menarik investor menumbuhkan ekonomi kreatif, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan penghasilan warga setempat sekaligus melestarikan budaya lokal," ujar dia.
Reformasi Birokrasi
Pendapat senada disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, yang meminta Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) untuk melakukan perubahan cara pandang dalam upaya mencapai target.
Hal ini dilakukan guna memastikan agar reformasi birokrasi dapat langsung dirasakan dampaknya ke masyarakat.
"Untuk mendorong reformasi birokrasi berdampak, perlu perubahan paradigma dari orientasi input yang cenderung administratif, di mana kita berpatokan pada berapa anggaran yang telah dan akan dihabiskan, berubah menjadi orientasi outcome yang melihat dampak kinerja nyata yang dihasilkan dan dirasakan masyarakat," ujar Anas dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, perlu dilakukan penyesuaian alokasi anggaran agar lebih memberikan dampak. Dalam konsep money follow program, besaran anggaran dialokasikan sesuai dengan program kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan.
Sementara pada konsep program follow result, pemilihan program dan kegiatan harus sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan.
"Upaya ini dilakukan karena tidak boleh ada satu rupiah pun anggaran instansi pemerintah yang tidak memiliki hasil atau manfaat bagi masyarakat, sehingga kinerja dan dampak program pembangunan dapat dirasakan," tuturnya.
