Pemerintah menargetkan penurunan angka stunting sebesar 3 persen di tahun ini dan 14 persen pada 2024.
JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin memerintahkan kolaborasi kementerian-kementerian untuk menurunkan angka stunting (kerdil) sebesar 3 persen pada tahun ini dan menjadi 14 persen pada 2024.
"Target penurunan untuk 14 persen tahun 2024 ini harus kita capai, dan saya mengharap semua pihak supaya bersungguh-sungguh menjalankan program yang menjadi tanggung jawabnya dan berkolaborasi, mengedepankan terobosan-terobosan," kata Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat memimpin rapat koordinasi di Istana Wakil Presiden Jakarta, Rabu (11/5).
Wapres Ma'ruf Amin memimpin Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pusat yang juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko dan pejabat terkait lainnya.
Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama, umumnya karena asupan makan yang tidak sesuai kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun.
"Kepada Pak Menko Bidang PMK, saya harap agar intervensi dibuat lebih spesifik dan intensif dan dipastikan pelaksanaannya efektif dan tepat sasaran sebab banyak ada di berbagai kementerian dan lembaga," tambah Wapres.
Selanjutnya, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) diharapkan dapat meningkatkan koordinasi secara rutin dengan kementerian dan lembaga terkait dan memastikan pelaksanaan program kerja untuk mendukung pelaksanaan intervensi di lapangan terutama di 12 provinsi prioritas yang sudah ditetapkan antara lain NTT, Sulawesi Barat, Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, NTB, dan Papua.
"Kepada Bappenas saya minta supaya mempertajam perencanaan dan penganggaran, melaksanakan pemantauan dan evaluasinya dan memastikan ketersediaan sistem data dan informasi terpadu untuk mempercepat penurunan stuntingnya," ungkap Wapres.
Wapres memerintahkan Menteri Kesehatan supaya meningkatkan cakupan dan kualitas intervensi spesifiknya, mempublikasikan data prevalensi stunting di tingkat pusat dan daerah setiap tahun untuk memastikan keakuratan dan kemutakhiran data terkait stunting sebagai rujukan kebijakannya.
Intervensi dan Layanan
Kemudian Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal agar memastikan pemerintah desa untuk melaksanakan konvergensi intervensi dan layanan bagi keluarga sasaran melalui beragam sumber pendanaan dan melakukan pemantauan dan evaluasi berkala bersama Mendagri.
