JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta aparat menindak tegas para pelaku penimbun minyak goreng karena merugikan masyarakat dan mengganggu stabilitas harga barang.
"Penegakan hukum secara tegas kalau ada yang bermain spekulan, kalau ada menyimpan untuk kebutuhan masyarakat," kata Wapres saat mengunjungi Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Jumat (11/3).
Dalam kesempatan itu, Wapres mengecek harga dan ketersediaan beras di beberapa toko bersama Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi.
"Harga itu memperhatikan kepentingan semua pihak, bukan hanya pedagang pasar, produsen, tapi juga masyarakat dan konsumen. Para produsen jangan melakukan ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri belum terpenuhi, ini kebijakan pemerintah yang harus dipenuhi," kata Ma'ruf.
Wapres pun meminta masyarakat yang membeli minyak goreng untuk kebutuhan rumah tangga tidak perlu khawatir akan dianggap ikut menimbun. "Saya kira antara yang membeli untuk persiapan dan menimbun itu beda. Masyarakat paling kemampuannya berapa lah, itu tidak masuk kategori menimbun atau spekulan. Spekulan itu yang (menimbun) berton-ton, jadi tidak usah khawatir, tidak mungkin orang simpan sesuai kebutuhan disebut spekulan," kata Wapres seperti dikutip dari Antara.
Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, mengatakan sudah beberapa kali mendorong produsen bisa mendistribusikan domestic market obligation (DMO) yang 20 persen ke pasar, tetapi kurang cepat dan volumenya masih harus ditambah.
Menurut Arief, sebenarnya produsen minyak goreng sudah mendistribusikan 420 juta liter minyak goreng atau lebih banyak dibanding kebutuhan 300 juta liter.
"Tapi karena dirasa masih kurang, kami tambah lagi 10 persen. Pak Menteri Perdagangan sudah menyampaikan demikian. Harga 11.500 rupiah per liter untuk minyak curah memang diperuntukkan bagi masyarakat dan pemerintah tidak mau menaikkan sampai ini berjalan dengan baik," kata Arief.
Dia juga mengimbau masyarakat agar tidak panik dengan membeli berlebihan. Bagi yang biasa membeli 2-4 liter tidak usah membeli 2-3 karton karena kapasitas produksi mesin belum bertambah. Kalau setiap rumah tangga membeli lebih atau beberapa kali lipat akan menarik stok di pasar.
Pengawasan Serius
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Mohammad Faisal, mengatakan selain menindak tegas pelaku usaha nakal, pemerintah harus mengawasi ketat sisi suplai dan alur distribusinya yang rentan terjadi masalah. "Pemerintah tidak cukup menetapkan DMO saja, tetapi harus melihat kondisi distribusi dengan memantau sampai tingkat retailer," kata Faisal.
Kelangkaan komoditas pangan di Indonesia sudah dari dulu dan sudah jadi pengetahuan umum, masalahnya itu tidak selesai-selesai. Pemerintah harus serius mengawasi di lapangan dengan membangun sistem yang baik serta dipantau ketat dari dari satu mata rantai ke mata rantai lainnya.
