Wapres mencermati isu menu makanan pencegahan stunting di Depok, yang belakangan menjadi sorotan publik.
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin turut mencermati isu mengenai menu makanan pencegahanstuntingdi Depok, Jawa Barat, yang belakangan menjadi sorotan karena dianggap tidak memenuhi gizi dan jauh dari anggaran yang ditetapkan.
Wapres menyatakan selama ini pemerintah melalui Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku koordinator pelaksana di lapangan, terus melakukan pengawasan terhadap implementasi programstuntingdi berbagai daerah.
"Iya, kita (pemerintah) sudah ada anggaran dan kemudian sudah ada korlap lapangannya, yaitu Ketua BKKBN dan seluruh jajaran," jelas Wapres dalam keterangan pers usai menghadiri Rapat Paripurna Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2023, di Jakarta, Jumat (17/11).
Wapres menegaskan bakal meminta penjelasan pihak terkait atas isu tersebut. Dia juga akan memantau pemberian makanan pencegahanstuntingdi seluruh daerah.
"Jadi, nanti akan saya coba tanya. Kalau ada laporannya, akan saya tanya di mana dan apa kejadiannya sehingga kualitas makanannya menjadi rendah. Akan terus kita monitor di semua daerah," ujarnya.
Pantau "Stunting"
Dalam kunjungan kerja ke berbagai wilayah di Indonesia, Wapres sering memantau pelaksanaan programstunting. Selama ini, Wapres mengatakan dirinya melihat makanan yang diberikan sudah cukup bagus.
Namun dengan adanya kasus di Depok, dia akan kembali menekankan kepada tiap-tiap kepala daerah agar menjalankan standar operasi prosedur (SOP) penangananstuntingyang ada, termasuk agar tidak ada pengurangan anggaran per paket menu makanan.
"Kalau ada di satu tempat ternyata tidak seperti itu (kualitas menu tidak bagus), akan kita lihat, supaya dilakukan tindakan-tindakan, supaya tidak terjadi pengurangan-pengurangan (anggaran) itu," tegas Wapres.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok,Mary Liziawati, mengatakanpemberian makanan tambahan (PMT) lokal untuk balita sudah sesuai petunjuk teknis (juknis) dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
"Penyaluran PMT lokal sesuai petunjuk teknis dari Kemenkes tentang PMT lokal, termasuk menu," kata Mary.
Mary mengatakan pemberian PMT lokal bertujuan meningkatkan status gizi balita berbasis pangan lokal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono, mengatakan program PMT lokal merupakan program nasional sebagai upaya pemerintah kota untuk menekan angka stunting.
"Pemerintah ingin menurunkan angka stunting di Indonesia dengan harapan tahun 2024 dari skala nasional angka stunting 15 persen," kata Imam.
Imam mengaku bersyukur atas pencapaian semua unsur yang terlibat dalam penanganan penurunan angka stunting di Kota Depok yang mencapai 12,6 persen.
