SEOUL - Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara Pak Myong Ho mengadakan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Mongolia, kata media pemerintah pada Selasa (12/3), dalam perjalanan luar negeri yang jarang dilakukan oleh delegasi diplomatik Pyongyang.

Mongolia, negeri kelahiran Jenghis Khan yang terkurung daratan dan terjepit di antara sekutu utama Pyongyang, Rusia, dan Tiongkok, serta bergantung pada Rusia untuk impor energi dan Tiongkok untuk ekspor bahan mentah, terutama batu bara.

Namun Mongolia telah berusaha mengambil garis netral dalam kebijakan luar negerinya, mencapai keseimbangan dalam hubungannya dengan negara-negara besar termasuk Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan, serta menjaga hubungan dengan Korea Utara yang mempunyai senjata nuklir.

Pak melakukan kunjungan kehormatan ke Menlu Mongolia Battsetseg Batmunkh pada hari Minggu (10/3), sebelum mengadakan pembicaraan dengan Wakil Menlu Amartuvshin Gombosuren pada hari Senin (11/3), kata Kantor Berita Pusat Korea resmi Pyongyang.

Kedua belah pihak membahas "pengembangan kerja sama persahabatan" sesuai dengan "tuntutan era baru dan saling mendukung di panggung internasional", tambahnya, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Kementerian Luar Negeri Mongolia mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kedua negara berencana untuk "mengintensifkan kolaborasi di bidang pendidikan, kebudayaan, olahraga, pertanian, kesehatan, dan bidang kemanusiaan" sambil meningkatkan "kunjungan timbal balik di semua tingkatan."

KCNA melaporkan pada hari Minggu, delegasi yang dipimpin oleh Pak telah berangkat dari Korea Utara sehari sebelumnya untuk berkunjung ke Mongolia, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Gambar yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri Mongolia menunjukkan delegasi Korea Utara membuat catatan selama pertemuan dengan Amartuvshin.

Perjalanan Pak ini terjadi ketika Pyongyang semakin dekat dengan Moskow. Sekelompok turis Rusia tiba di Korea Utara bulan lalu untuk perjalanan empat hari - grup tur asing pertama yang diketahui sejak sebelum penutupan perbatasan terkait pandemi pada tahun 2020.

Tahun lalu, Korea Selatan memberikan sanksi kepada seorang warga negara Rusia karena diduga mendirikan front company Korea Utara di Mongolia untuk membantu Pyongyang menghindari sanksi guna mendapatkan pendanaan bagi program senjata terlarangnya.

Pyongyang tahun ini menyatakan Seoul sebagai "musuh utama", membuang lembaga-lembaga yang berdedikasi pada reunifikasi dan penjangkauan, serta mengancam perang atas pelanggaran teritorial "bahkan 0,001 mm".

Baca Juga: