JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria (Ariza), dianggap berseberangan dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, karena ingin mempercepat normalisasi Sungai Ciliwung. Padahal, Anies Baswedan menginginkan agar penataan Sungai Ciliwung dilakukan dengan konsep naturalisasi.
"Arahan Wagub Riza Patria untuk meneruskan proyek betonisasi kawasan hulu jakarta lebih terkesan muatan politik ketimbang iktikad baik menyelesaikan solusi banjir Jakarta, dalam pernyataan wagub berulang-ulang lebih dari lima kali menyebutkan nama Presiden Jokowi dan utang janji politiknya (Pilpres) terhadap Kota Jakarta sehingga tidak ada beban dalam merealisasikan kelancaran investasi wacana pemindahan ibu kota baru IKN," ujar aktivis Ciliwung Institute, Sudirman Asin, di Jakarta, Minggu (5/7).
Kesan terburu-burunya Ariza dalam merampungkan normalisasi Sungai Ciliwung dianggap bisa berdampak kepada hak-hak warga untuk menerima pembayaran pembebasan lahan. Bahkan, Ariza dianggap bertugas seperti layaknya Wakilnya Joko Widodo ketimbang sebagai Wakil Anies Baswedan.
"Posisi sebenarnya Riza Patria adalah Wakilnya Jokowi atau Wakilnya Gubernur Anies yang jelas mengusung solusi 'Naturalisasi Sungai' agar akumulasi banjir Jakarta di kawasan hilir tidak bertambah parah semakin tenggelam karena ruang sungai kawasan hulu selatan Jakarta semakin sempit disesaki bangunan beton normalisasi sungai Kementerian PU," katanya.
Direktur WALHI Jakarta, Tubagus Soleh, mengungkapkan sikap Wagub menunjukkan ketidaktahuan persoalan Ciliwung secara utuh. Dia menilai Ariza hanya melihat persoalan Ciliwung hanya dari sudut masalah banjir.
"Bahkan tambah parah dengan sikap dan pilihannya yang ingin mempercepat proyek normalisasi. Sikap Wagub juga menunjukkan bahwa dia sedang tidak melihat bagaimana upaya warga mengelola Kali Ciliwiung, semisal salah satunya yang dikembangkan dan dipertahankan oleh Komunitas Ciliwung Condet yang selama ini mengelola sungai "ala" warga, dengan memadukan pendekatan ekosistem dan kebudayaan masyarakat," katanya. n pin/P-5
