JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku tidak mengetahui soal pembelian lahan seluas 70 hektare oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya yang menjadi sorotan usai diungkap oleh Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI.
"Nanti kami akan cek sendiri berapa tahun itu mencapai 70 hektare, apakah dua tahun, tiga tahun, atau apakah empat tahun ke belakang. Kami akan cek dimana dan sebagainya," kata Riza di Jakarta, Kamis malam.
Oleh karena itu, Riza pun mengaku akan mengecek keberadaan dan peruntukan lahan yang disebut-sebut telah dibeli oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya dalam dua tahun terakhir tersebut.
Diakui Riza, setiap BUMD memang memiliki kewenangan untuk membeli lahan dalam program bank tanah. "Tanah tersebut dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak, di antaranya membangun rusun dan sebagainya," ujarnya.
Meski tak mengetahui soal 70 hektare lahan yang dibeli Sarana Jaya ini, politisi Gerindra ini menyatakan, dirinya dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selalu mendapatkan laporan rutin dari masing-masing BUMD, termasuk Sarana Jaya. "Tentu ada laporan rutin, laporan ke Pemprov, laporan ke DPRD. Saya tidak hafal satu-satu, kalau semuanya dihafal, tidak mungkin," kata dia.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta tidak menutup-nutupi anggaran pengadaan tanah di Ibu Kota. Karena selama ini Anies dan jajarannya dinilai tidak transparan terkait pembelian tanah oleh Pemprov DKI.
Hal ini diungkapkan anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI Eneng Malianasari yang mengungkap bahwa Pemprov DKI telah membeli lahan seluas 70 hektare. Namun, rincian terkait keberadaan dan rencana peruntukan lahan tersebut belum dijelaskan kepada DPRD DKI hingga saat ini.
Fakta ini pun baru diketahui beberapa waktu lalu saat Komisi B DPRD DKI menggelar pertemuan dengan PD Pembangunan Sarana Jaya. "Selama ini terdapat banyak kejanggalan proses perencanaan dan pembahasan anggaran. Misalnya, data tidak dibuka ke publik, data diberi H-1 atau bahkan di hari rapat sehingga tidak sempat dipelajari. Kemudian muncul anggaran ratusan miliar bahkan triliunan secara tiba-tiba," ucap Eneng, Kamis (18/3).
