Jakarta - Ditlantas Polda Metro Jaya membeberkan sejumlah alasan di balik alasan soal usulan pengaturan jam kantor untuk mengurai kemacetan Jakarta dan sekitarnya. Tak lepas dari jumlah kendaraan yang mencapai puluhan juta per hari.
Wadirlantas Polda Metro Jaya AKBP Rusdy menyebut jumlah kendaraan yang melintas di Jabodetabek mencapai 22 juta per hari.
"Total jumlah kendaraan di wilayah hukum Polda Metro Jaya ini sebesar kurang lebih 22 juta sekian," tuturnya kepada wartawan, Rabu (26/7).
Seperti dikutip dari CNN Indonesia, sebenarnya, pelaku perjalanan sebanyak 9 juta per hari. Namun, mereka tidak hanya sekali menempuh perjalanan, sehingga jika diakumulasi jadi mencapai 22 juta kendaraan yang melintas di Jabodetabek dalam sehari.
"Nah, mereka berjalan tidak hanya satu trip saja, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali trip, sehingga berdasarkan data kurang lebih 22 juta kegiatan pelaku perjalanan tiap hari," ucap Rusdy.
Merujuk pada data di 3 pintu tol dan jalan arteri untuk akses keluar masuk Jakarta, tercatat kepadatan kendaraan di pagi hari terjadi pada pukul 06.00-09.00 WIB. Kemudian untuk sore hari terjadi pada pukul 16.00-19.00 WIB.
"Kita bisa bayangkan penduduk di Jakarta yang berjumlah kurang lebih 10 juta, kemudian dengan penyangga kurang lebih 3 juta yang setiap hari rata-rata keluar masuk Jakarta dalam waktu yang bersamaan," tutur Rusdy.
"Nah, ini yang menjadi latar belakang pemikiran dari direktorat lalu lintas PMJ untuk mengusulkan pengaturan jam kerja," imbuhnya.
Peningkatan jumlah kendaraan juga tak sebanding dengan pertumbuhan panjang jalan. Dia mengatakan panjang jalan hanya bertambah 0,1 persen per tahun.
"Pertumbuhan panjang jalan per tahunnya hanya 0,01 persen. Kemudian untuk pertambahan laju kendaraan yang cukup tinggi juga setiap tahunnya yang mencapai 12 persen," kata Rusdy.
Kepolisian, kata Rusdy, telah melakukan berbagai upaya di sisi hilir dengan melakukan patroli, penjagaan dan lainnya. Langkah ini, lanjutnya, sudah cukup maksimal dengan berbagai keterbatasan dalam pelaksanaan.
Namun, upaya ini perlu didukung dengan tindakan di sisi hulu. Salah satu yang diupayakan adalah dengan pengaturan jam kerja atau jam kantor.
Saat ini tingkat kemacetan di Jakarta sudah mencapai angka 54 persen di jam-jam sibuk.
"Bapak Direktur (Dirlantas) menyatakan, kita bayangkan seperti air bah yang begitu derasnya, tapi begitu derasnya ini kita bagi, yang ini berangkat dulu, yang ini berangkat dulu satu- satu, diharapkan luang waktu dari pukul 09.00 sampai 16.00 itu bisa terisi semua. Sehingga jam-jamnya bisa efektif dan produktif," kata Rusdy.
Diketahui, usulan pengaturan jam kantor ini pertama kali disampaikan oleh Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman. Tujuannya, mengurangi kemacetan di Jakarta.
Sebab, kata Latif, kepadatan lalu lintas di Jakarta disebabkan kegiatan pekerja dan anak sekolah dilakukan pada waktu yang bersamaan.
"Saya mengusulkan mengatur aktivitas kerja mereka. Seperti kelompok anak sekolah mereka aktivitasnya kan jam 7 pagi, kelompok pekerja esensial mereka apel di kantor jam 8, jam 9. Nah, yang kritikal jam 10 atau jam 11 siang, sehingga mereka akan berangkatnya tidak bersama-sama. Jadi saya ingin melakukan koordinasi ini," kata Latif, Rabu (20/7).
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria bakal pertimbangkan usulan Polda Metro Jaya terkait pengaturan jam kerja di kantor.
"Usulan itu perlu kita pertimbangkan, dulu pernah didiskusikan," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Rabu (20/7).
Terkait dengan kemacetan, Polres Metro Jakarta Pusat menutup sementara lokasi "Citayam Fashion Week" (CFW) di kawasan Stasiun MRT Dukuh Atas karena mengakibatkan kemacetan di Jalan Jenderal Sudirman.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin menjelaskan, berdasarkan pantauan di lapangan, lalu lintas Jalan Jenderal Sudirman tersendat atau macet dari kawasan Dukuh Atas sampai Semanggi dan Senayan yang diperkirakan mencapai lebih empat kilometer (km).
Arus lalu lintas dari empat lajur yang ada di Jalan Jenderal Sudirman, tiba-tiba mengerucut berbelok ke arah lokasi Dukuh Atas. Di sanalah yang menjadi sumbatan.
"Begitu kita melakukan penutupan sementara, dalam waktu kurang lebih setengah jam, bisa dinormalkan lagi," kataKomarudin saat dikonfirmasi di Polres Metro Jakarta Pusat, Rabu.
Komarudin membantah, pihaknya melakukan blokade di Jalan Tanjung Karang, terutama "zebra cross" untuk menutup kegiatan CFW.
Menurut dia, penutupan sementara terhadap "zebra cross" di Jalan Tanjung Karang merupakan upaya normalisasi karena macet yang berkepanjangan tersebut. Bahkan, kemacetan tersebut sudah terjadi empat hari berturut-turut sejak Jumat (22/7).