HANOI - Pemerintah Vietnam menargetkan 50 persen rakyatnya meninggalkan Facebook dan Youtube karena media sosial (medsos) asal Amerika Serikat (AS) itu dinilai dipenuhi informasi palsu atau hoaks.
Selain itu, Pemerintah Vietnam juga sedang mempersiapkan aturan tentang kewajiban warga menggunakan media sosial buatan dalam negeri pada 2020.
Saat ini, Kementerian Informasi Vietnam tengah menggodok aturan untuk membuat internet yang sehat dan aman. "Kita juga sedang melakukan riset untuk mencegah informasi negatif dan beracun dari dua platform dari luar negeri, Facebook dan Google," kata Kementerian Informasi Vietna seperti yang dikutip sejumlah media, Kamis (8/11).
Kedua platform media sosial asing itu saat ini menjadi favorit rakyat Vietnam. Namun, kedua perusahaan tersebut belum memiliki kantor perwakilan atau fasilitas penyimpanan data di Vietnam.
Seperti Tiongkok, pemerintah Vietnam tetap mengontrol media secara ketat meski secara ekonomi, negara itu mulai terbuka. Minggu lalu, Vietnam menerbitkan aturan keamanan siber yang menyatakan keberadaan perusahaan teknologi global dan kelompok hak asasi manusia (HAM) dapat menghambat perkembangan negara.
Pemerintah Vietnam menugaskan tiga perusahaan lokal untuk menguasai 50 persen pangsa pasar media sosial. Ketiga aplikasi tersebut yaitu Zalo (aplikasi pesan singkat), Mocha (aplikasi berbagi video), dan VCCorp (web ecommerce dan situs berita). SB/AR-2
