Presiden Vietnam ingin agar sengketa maritim di LTS dikelola dengan lebih baik sesuai dengan hukum internasional.
HANOI - Presiden Vietnam yang baru menjabat, To Lam, telah meminta agar Tiongkok untuk menghormati hak dan kepentingan Hanoi di perairan yang disengketakan. Pernyataan Presiden Lam itu disampaikan kantornya beberapa hari setelah para pejabat Vietnam memprotes apa yang mereka sebut sebagai kegiatan ilegal Tiongkok di Teluk Tonkin.
"Presiden Lam pada Selasa (11/6) mengatakan kepada Duta Besar Tiongkok untuk Hanoi, Xiong Bo, bahwa sengketa maritim harus dikelola dengan baik dan kepentingan masing-masing negara dihormati," demikian pernyataan kantor Kepresidenan Vietnam.
Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Vietnam, namun kedua negara tetangga ini telah terlibat dalam sengketa maritim selama bertahun-tahun di Laut Tiongkok Selatan (LTS).
Lam mengatakan pada sebuah pertemuan di Hanoi bahwa kedua negara perlu menghormati kepentingan sah masing-masing negara. "Kedua belah pihak perlu secara aktif mencari solusi yang memuaskan sesuai dengan hukum internasional," kata Lam dalam pertemuan tersebut.
Kamis (6/6) pekan lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Pham Thu Hang, mengecam pengoperasian kapal survei Hai Yang 26 milik Angkatan Laut Tiongkok di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Vietnam dan mengatakan bahwa Vietnam telah terlibat dalam berbagai pertukaran diplomatik dengan Tiongkok untuk menuntut diakhirinya operasi ilegal kapal survei tersebut.
Presiden Lam, meski tidak menyebut Hai Yang 26, mengatakan kepada Dubes Xiong Bo bahwa kedua tetangga harus secara ketat menerapkan perjanjian bilateral, melakukan kontrol yang lebih baik dan menyelesaikan perselisihan di laut, serta menghormati hak dan kepentingan sah satu sama lain.
"Mengembangkan persahabatan dan kerja sama dengan Tiongkok adalah pilihan strategis dan prioritas kebijakan luar negeri Vietnam," ucap Presiden Lam. "Kedua negara juga harus secara aktif mencari cara yang tepat untuk menyelesaikan sengketa maritim sesuai dengan hukum internasional, khususnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS)," imbuh dia.
Lam dilantik sebagai presiden Vietnam pada tanggal 22 Mei di tengah perombakan kepemimpinan partai komunis yang belum pernah terjadi sebelumnya menyusul kampanye antikorupsi yang diprakarsai oleh ketua partai Nguyen Phu Trong.
Teguran Keras
Dalam teguran keras yang tidak biasa pada pekan lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Pham Thu Hang, mengatakan bahwa Vietnam sangat prihatin dan dengan tegas menentang serta menuntut agar Tiongkok segera menghentikan kegiatan survei ilegal Hai Yang 26 di perairan Vietnam dan tidak mengulanginya.
Kapal survei Tiongkok diyakini telah sering beroperasi di zona ekonomi eksklusif Vietnam namun Hanoi jarang melakukan protes secara terbuka dan lebih memilih jalur bilateral yang lebih tenang.
Seorang analis Vietnam bernama Hoang Viet mengatakan bahwa reaksi kementerian luar negeri tersebut disebabkan oleh parahnya peristiwa tersebut, serta sebagian mengarahkan perhatian ke Vietnam di tengah meningkatnya ketegangan antara Tiongkok dan Filipina di LTS.
Hai Yang 26 adalah salah satu dari sembilan kapal survei hidrografi Tipe 636A yang dioperasikan Angkatan Laut Tiongkok. Kapal survei semacam ini diduga dimanfaatkan Angkatan Laut Tiongkok untuk memetakan peta topografi bawah laut di wilayah operasi kapal selam, serta untuk melakukan survei kelautan seperti studi akustik laut. ST/RFA/I-1
