HANOI - Majelis Nasional Vietnam akan memulai sidang bagi proses pemilihan presiden yang baru pada Senin (21/10), kata seorang pejabat senior, setelah serangkaian pergantian kepemimpinan membawa negara komunis itu ke dalam periode pergolakan politik yang tidak biasa.
Selama puluhan tahun, semua perubahan diatur dengan cermat dengan penekanan pada stabilitas. Namun, pembersihan antikorupsi besar-besaran sejak 2021 telah menyeret beberapa tokoh tingkat tinggi, termasuk dua presiden dan tiga wakil perdana menteri.
Struktur kepemimpinan empat pilar negara ini meliputi sekretaris jenderal, presiden, perdana menteri, dan kepala Majelis Nasional.
Presiden saat ini To Lam diangkat sebagai sekretaris jenderal Partai Komunis yang merupakan pemimpin tertinggi Vietnam pada Agustus lalu, setelah meninggalnya pendahulunya, Nguyen Phu Trong.
Saat menjabat sebagai presiden, Trong memegang kedua jabatan tersebut pada saat yang sama antara Oktober 2018 dan April 2021.
"Komite Sentral Partai telah sepakat untuk merekomendasikan kandidat yang cocok dan akan menyerahkan nama ke Majelis Nasional untuk disetujui sebagai Presiden Republik Sosialis Vietnam," kata Nguyen Thanh Hai, kepala Komite Urusan Parlemen, pada konferensi pers pada Minggu (20/10) sebelum sidang dimulai.
"Majelis Nasional Vietnam dijadwalkan memilih presiden negara baru pada Senin, hari pertama sidang ke-8 Majelis Nasionalsesuai dengan konstitusi dan hukum," imbuh dia.
Hai mengatakan bahwa pada sidang ke-10 masa jabatan ke-13, Komite Sentral Partai Komunis dengan suara bulat memberikan suara untuk memperkenalkan seorang kandidat yang memenuhi syarat untuk posisi presiden untuk masa jabatan 2021-26.
Kebijakan Nasional
Mengingat pentingnya pertemuan Majelis Nasional ini, Sekretaris Jenderal Partai dan Presiden To Lam diperkirakan akan menyampaikan pidato pada sesi pembukaan, ucap Wakil Ketua Majelis Nasional Vietnam, Nguyen Khac Din.
Selama masa sidang ini, Majelis Nasional Vietnam juga akan mempertimbangkan dan memutuskan sejumlah kebijakan nasional. Para delegasi juga akan meninjau dan memutuskan isu-isu sosial-ekonomi, anggaran negara, pengawasan, dan isu-isu penting lainnya.
Sidang ini akan dihadiri oleh para pemimpin tertinggi negara dan lebih dari 1,2 juta anggota partai baik secara langsung maupun daring. AFP/VNA/I-1
