Sejumlah negara berlomba-lomba mengembangkan vaksin Covid-19, begitu juga Indonesia. Vaksin merupakan salah satu solusi menangani pandemi yang telah memukul hampir seluruh sektor kehidupan.
Dengan vaksin, diharapkan masyarakat memiliki imunitas yang tinggi dan kebal terhadap virus korona jenis baru atau Sars-Cov-2. Meski begitu, Indonesia punya tantangan besar dalam proses vaksinasi.
Dengan wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang banyak, kebutuhan vaksin Indonesia sangat tinggi. Terlebih jika mengikuti standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menyebut vaksinasi diberikan 70 persen dari total populasi.
Untuk mengupas terkait pengembangan vaksin serta vaksinasi Covid-19, Koran Jakarta mewawancarai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudyaan, Muhadjir Effendy. Berikut petikan wawancaranya.
Bagaimana progres pengembangan vaksin sejauh ini?
Sejumlah lembaga penelitian pemerintah maupun nonpemerintah telah berupaya menemukan vaksin Covid-19. Itu merupakan wujud nyata dari tanggung jawab semua pihak untuk dapat segera mengatasi persoalan bangsa akibat penyebaran virus tersebut.
Meski begitu, pemanfaatan vaksin Covid-19 harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Intinya, Presiden pesan betul untuk hati-hati di dalam pemanfaatan vaksin Covid-19, termasuk biaya pengadaan. Beliau menyampaikan, ingat bahwa ini kita menggunakan APBN dan itu menjadi tanggung jawab terhadap rakyat. Karena itu, Beliau mewanti-wanti agar itu dipertimbangkan betul.
Untuk proses vaksinasinya seperti apa?
Nantinya tidak semua orang harus disuntik vaksin Covid-19. Mengacu pada standar ideal WHO yaitu 70 persen dari populasi dengan asumsi di wilayah tersebut semuanya terpapar.
Ini kalau di Indonesia kan tidak. Jadi, tidak semua daerah memiliki tingkat viral loud yang sangat berbahaya. Karena itu, nanti jangan ada pikiran bahwa semua harus tervaksinasi.
Dengan begitu, apakah herd immunity dapat tercapai?
Target vaksinasi Covid-19 adalah untuk herd immunity. Istilah yang dalam dunia kedokteran berarti kekebalan kelompok di mana kondisi sebagian besar orang dalam suatu kelompok itu telah memiliki kekebalan terhadap penyakit infeksi tertentu.
Jadi, cukup untuk yang herd immunity. Untuk mereka yang memiliki kemampuan beli, silakan, tapi tidak dipaksa dan sukarela. Presiden selalu mewanti-wanti supaya hati-hati, harus cepat, tapi tidak boleh grasah-grusuh, harus dihitung betul termasuk by name by address-nya siapa, orangnya siapa, kenapa dia diberi itu harus jelas.
Selain itu, berhati-hati dalam penanganan prosedur, termasuk dari penyiapan tenaga ahli. Karena ini vaksinnya dari berbagai macam jenis, penanganannya, tenaganya juga harus dilatih dengan sungguh-sungguh jangan sampai jadi kesalahan human error dalam vaksinasi.
Sembari menunggu keberadaan vaksin, bagaimana menurut Anda protokol kesehatan sejauh ini?
Efektivitas penerapan protokol kesehatan akan lebih optimal jika diimbangi dengan upaya sosialisasi dan edukasi. Hal itu harus dilakukan secara berkesinambungan sehingga masyarakat akan patuh dan menjadikan protokol kesehatan sebagai kebiasaan baru.
Masyarakat cenderung lebih mudah menerima pendekatan kultural, yakni melalui penyadaran. Seperti dalam teori pengadopsi baru, masyarakat ini harus diingatkan terus. Pendekatannya juga akan lebih efektif melalui penyadaran dengan memberikan edukasi, imbauan, nasehat, itu yang harus dikedepankan.
Meski begitu, masyarakat juga tidak bisa diberikan pendekatan penyadaran secara paksa. Alih-alih membuat masyarakat sadar menjalankan protokol kesehatan, sebaliknya malah justru akan menolak jika dipaksaterus-menerus. n m aden ma'ruf/P-4