JAKARTA - Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma dibatalkan dan dicabut. Penjelasan ini disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Negara Jakarta, Jumat (16/7).
Sebelumnya, PT Kimia Farma mengungkapkan BUMN tersebut membuka program vaksinasi gotong royong mandiri menggunakan vaksin Sinopharm. "Sehingga semua vaksin tetap dengan mekanisme gratis seperti sebelumnya," ujar Pramono.
PT Kimia Farma rencananya menjadi penyelenggara vaksinasi berbayar dengan harga vaksin Sinopharma 879.140 rupiah. Rinciannya, pembelian vaksin 321.660 per dosis dan tarif layanan sebesar 117.910 per dosis. Untuk dua dosis vaksin, harga vaksin sebesar 643 ribu dan dua kali layanan vaksinasi 253.820 rupiah.
"Yang berkaitan dengan vaksin gotong royong mekanismenya tetap melalui perusahaan. Nanti perusahaan yang akan membayar kepada seluruh karyawan," papar Pramono. Artinya, menurut Pramono, mekanisme untuk seluruh vaksin baik gotong royong maupun yang sekarang berjalan digratiskan.
"Presiden telah menegaskan bahwa dalam PPKM Darurat ini tentunya sense of crisis seluruh kementerian lembaga para pemimpin harus ada," ungkap Pramono. Presiden Jokowi pun disebut melarang seluruh menteri dan kepala lembaga untuk bepergian keluar negeri.
"Yang boleh bepergian ke luar negeri hanya menteri luar negeri karena sesuai bidang tugasnya. Lainnya kalau ada hal yang bersifat khusus harus mendapat izin Presiden," tutur Pramono.
Diketahui saat pandemik ada sejumlah menteri yang melakukan perjalanan keluar negeri, misalnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berkunjung ke Prancis pada akhir Juni 2021.
Menteri PPN dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menghadiri pertemuan G20 di Italia juga pada akhir Juni 2021. Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan kunjungan kerja selama dua hari ke Singapura pada 13 dan 14 Juli 2021.
"Dengan tingginya angka pasien isoman maka pada kementerian dan lembaga diminta proaktif membuat isoman pada kementerian dan lembaga masing-masing," ungkap Pramono. Untuk kementerian dan lembaga yang besar atau pemerintah daerah yang punya anggaran besar maka minimum dapat membuat tempat isoman bagi 300-500 pasien.
"Tapi harus dipersiapkan secara baik. Kemudian pemerintah bertanggung jawab untuk mempersiapkan seluruh obat-obatan kepada isoman," demikian Pramono.
