Utusan PBB untuk Myanmar telah melakukan kunjungan ke Thailand untuk meminta dukungan PM Prayuth Chan-Ocha agar mencegah memburuknya krisis di Myanmar serta menekan junta berkomitmen pada lima poin Asean.
BANGKOK - Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Myanmar, Noeleen Heyzer pada Senin (17/1) meminta dukungan Thailand untuk mencegah memburuknya krisis di negara tetangganya, Myanmar. Heyzer juga menyatakan pihaknya menyambut baik adanya jaminan bahwa pengungsi Myanmar yang melarikan diri dari operasi militer akan dilindungi oleh pemerintah Thailand.
Hal itu disampaikan Heyzer saat bertemu dengan Perdana Menteri Prayuth Chan-Ocha yang datang ke Thailand untuk meminta dukungan atas upaya internasional untuk membantu orang-orang terlantar serta menekan junta Myanmar untuk berkomitmen pada rencana perdamaian lima poin yang disepakati dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations/Asean).
"PM Prayuth memiliki peran penting dalam mencegah memburuknya krisis di Myanmar, di mana lonjakan krisis akan membawa ketidakstabilan lebih lanjut ke daerah perbatasan yang sudah bergejolak," kata Heyzer.
Militer Myanmar memiliki hubungan cukup lama dengan Thailand. Namun baru-baru ini Bangkok mengkritik negara tetangganya itu akibat kekhawatiran membanjirnya pengungsi Myanmar ke Thailand jika tentara junta terus meningkatkan operasi militernya dekat perbatasan.
Ribuan warga sipil Myanmar telah melarikan diri ke Thailand sejak bentrokan di dekat perbatasan meletus setelah kudeta tahun lalu. Menurut data resmi, saat ini lebih dari 1.300 warga Myanmar masih berada di tempat penampungan Thailand.
Menanggapi permintaan bantuan dari utusan PBB itu, PM Prayuth mengatakan bahwa masalah Myanmar amat kompleks dan situasinya harus ditangani secara bertahap dengan pemahaman dan melalui membangun kepercayaan dengan pemimpin Myanmar.
Pernyataan Locsin
Semantara itu pada Minggu (16/1), Menteri Luar Negeri Filipina, Teodoro Locsin, menyatakan bahwa pemimpin Myanmar yang digulingkan, Aung San Suu Kyi, sangat diperlukan dalam memulihkan demokrasi di negara yang diperintah militer dan harus disertakan dalam setiap pembicaraan damai.
"Dialog tidak akan berarti tanpa Suu Kyi. Ia harus ada di setiap dialog terlepas dari keyakinannya. Militer Myanmar tidak perlu takut dan banyak yang bisa didapat dari demokrasi yang diperkenalkannya ke Myanmar," ucap Menlu Locsin. "Aung San Suu Kyi sangat diperlukan dalam pemulihan demokrasi yang tidak akan menimbulkan ancaman anarki, penumpasan dan konflik sipil," imbuh dia.
Dalam pernyataannya, Menlu Locsin juga mengecam vonis hukuman yang dijatuhkan pada Suu Kyi pekan lalu dan menuduh militer menggunakan sistem peradilan untuk menghancurkan lawan-lawannya.
Locsin mengatakan bahwa ia akan mengadopsi kata demi kata pernyataan dari Menteri Luar Negeri Norwegia, Anniken Huitfeldt, yang menuntut agar junta membebaskan tahanan politik, menghentikan kekerasan dan menghormati hak asasi manusia.
"Saya sangat prihatin dengan penderitaan penduduk sipil," kata Menlu Locsin dalam sebuah pernyataan. "Kami juga meminta kepemimpinan militer untuk berpartisipasi dalam dialog inklusif dan melanjutkan proses transisi demokrasi," imbuh dia.
Menlu Filipina itu pun mengatakan bahwa Filipina akan mendorong kemajuan dalam konsensus lima poin Asean tentang krisis di Myanmar, kesepakatan yang mencakup pembicaraan damai, penghentian permusuhan dan memungkinkan akses bagi bantuan kemanusiaan. AFP/ST/I-1
