JAKARTA - Aparat penegak hukum diminta untuk mengusut tuntas kasus dugaan pemalsuan obat yang diproduksi oleh PT Jaya Karunia Investindo (JKI), di Semarang, Jawa Tengah. Polisi menyebut hampir 200 apotek mendapat pasokan obat-obatan dari pabrik tersebut.
"Kita sangat prihatin terhadap adanya pabrik obat palsu tersebut karena ini terkait nasib generasi penerus bangsa. Obat juga kebutuhan pokok bagi orang sakit," kata praktisi hukum dari kantor Lubis, Elita & Partner, Elita Purnamasari, di Jakarta, Senin (29/7).
Selain aparat penegak hukum, lanjut dia, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga harus mengusut terkait perizinan yang diberikan kepada PT JKI oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Oleh BPOM, KJI tercatat sebagai pedagang Obat Besar Farmasi (PDF). JKI bermodus mengemas ulang obat-obatan kedaluwarsa.
Polisi pun telah menangkap Direktur JKI bersama tujuh orang lainnya. "Dalam praktik usahanya, tersangka melakukan pengemasan ulang terhadap obat-obatan keras generik menjadi obat-obat paten non-generik yang memiliki harga lebih mahal. Selain itu, tersangka melakukan pemalsuan terhadap tanggal kedaluarsa kemasan obat dan kapsul obat," ungkap Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen, Fadli Imran, beberapa waktu lalu.
Terkait dengan papan obat palsu mulai diproduksi dan diedarkan itu tidak diketahui, padahal masyarakat sudah mengkonsumsi obat tersebut. "Kita hanya prihatin terhadap generasi bangsa yang mengkonsumsi obat palsu, beberapa waktu lalu juga beredar imunisasi palsu, ini semua kita belum tau apakah sudah tuntas atau belum kasusnya," sesal Elita.
Ia juga meminta kepada semua pihak memperhatikan yang obat dikonsumsi manusia. "Advokat jangan hanya menangani perkara korupsi, ataupun pidana lainnya. Masalah kesehatan juga harus menjadi perhatian, karena ini nasib kesehatan kita semua," pinta Elita yang berprofesi sebagai advokat ini.eko/E-3