Di era digital saat ini, teknologi menjadi salah satu cara untuk memenuhi sekaligus membangun taraf hidup masyarakat desa, khususnya yang tertinggal.
Gelaran Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) 2017 yang dihelat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KEMENDESA) pada 28-30 Juli 2017, di Thamrin City Jakarta, memberi gambaran betapa kayanya produk-produk unggulan berbasis pedesaan Indonesia.
Hanya saja semua potensi tersebut, belum memperoleh dukungan memadai, khususnya soal sarana dan prasarana untuk memajukan perekonomian daerah perdesaan.
"Diharapkan pameran ini dapat menjadi ajang memperkenalkan, promosi dari daerah di Indonesia yang kurang terekspos, sehingga ke depan akan membuka peluang usaha bagi mereka ke level yang lebih tinggi," jelas Menteri Desa, Eko Putro Sandjojo, disela gelaran Prukades 2017, baru-baru ini.
Ia melanjutkan, berdasarkan data Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) 2016, tercatat tak kurang dari 80 kabupaten dari total 122 kabupaten di seluruh Indonesia yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal. Oleh karena itu, pihaknya menjalankan sejumlah program yang dapat meningkatkan taraf ekonomi desa tertinggal tersebut, salah satunya Prukades.
"Prukades juga merupakan wujud pengembangan ekonomi kreatif yang mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki masyarakat perdesaan melalui hasil karya mereka," kata Eko Putro.
Eko mencontohkan melalui Prukades beberapa daerah yang sudah fokus untuk mengembangkan produk unggulannya antara lain di Gorontalo dengan produksi jagungnya atau Dompu yang bisa lepas dari status daerah tertinggal. "Desa yang belum fokus akan kita kasih insentif, misal ingin menanam jagung kita kasih bibit, pupuk, dan sarana pertanian gratis," ujarnya.
Sebagai catatan, Prukades masuk program prioritas Kemendesa 2017, bersama Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Embung, dan sarana olah raga desa yang tercantum dalam Instruksi Menteri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kegiatan Prioritas Kementerian.
"Kami berharap dengan diselenggarakannya Expo Prukades 2017 ini dapat mempromosikan hasil karya masyarakat desa tertinggal dan membuka peluang inventasi dari para investor baik dari dalam maupun luar negeri. Selain itu dapat mendorong masyarakat desa untuk mengembangkan segala potensi yang mereka miliki sehingga menghasilkan sebuah produk usaha yang juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi desa tertinggal tersebut," terang Eko.
Kemudian, Menteri Eko mengklaim produk dalam pameran Prukades 2017 yang meliputi berbagai sektor seperti hortikultura, pertanian, agraria, peternakan, perikanan dan sektor lainnya dikembangkan melalui basis teknologi dan inovasi.
"Dengan pengembangan produk berbasis teknologi dan inovasi para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di desa tertinggal tersebut dapat memanfaatkan akses pasar yang luas sarana teknologi dalam mengembangkan dan mempromosikan bisnis mereka," jelas Eko. Untuk sarana penyedia teknologi internet pihak Kemendesa menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui program Solusi Desa Broadband Terpadu dan sejumlah pihak swasta. ima/R-1
Koneksi Internet
Eko pun tak menampik, salah satu sarana yang harus ditingkatkan untuk memajukan kawasan desa tertinggal adalah teknologi. Sehingga masyarakat di daerah dapat mengandalkan koneksi internet untuk dapat berinteraksi, memasarkan atau mempromosikan produk unggulannya.
Untuk itu Kemendesa mendukung penuh rencana yang dilakukan oleh Balai Penyedia dan Pengelolaan Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) Kominfo.
Keduanya siap untuk membangun desa broadband dengan tujuan agar petani dan penduduk desa merasakan manfaat internet.
Sebelumnya Kominfo telah memiliki program Desa Broadband Terpadu. Program ini bertujuan untuk membangun akses internet di beberapa kabupaten dan telah bergulir sejak 2015. Terus dikembangkan, setiap tahunnya ada 50 desa tertinggal di seluruh Indonesia yang tersentuh program ini.
BP3TI berencana menutup area blankspot pada sekitar 5.000 desa yang akan rampung pada 2019. Menurut BP3TI, hingga akhir Desember 2016, mereka telah membangun sebanyak 31 BTS aktif dan sebanyak 40 BTS masih dalam proses pembangunan.
Eko menyampaikan, di era digital saat ini teknologi menjadi salah satu kebutuhan masyarakat di desa tertinggal, khususnya untuk berdagang.
"Saat ini, masyarakat desa butuh sekali internet. Mereka bisa menjual hasil pertanian dan kreativitasnya di dunia maya, seperti di e-commerce. Itu yang dibutuhkan" paparnya.ima/R-1
Implementasi Kota Cerdas
Sementara itu, Pemerintah Kota Batu baru-baru ini menandatangani perjanjian kerja sama dengan Lintasarta untuk memperkuat implementasi Smart City (Kota Cerdas) yang telah berjalan di Kota Malang, Jawa Timur.
Arya Damar, selaku President Director Lintasarta, memaparkan kerja sama ini meliputi pembangunan Smart City berbasis Laporan Masyarakat, Informasi Kota, dan Smart Farming, semua ini akan terhubung dengan Command Center Smart City yang sudah dimiliki oleh Pemerintah Kota Batu.
"Lintasarta Smart City memberikan kemudahan informasi dari pemerintah kota kepada masyarakat dan wisatawan dengan Platform Command Center dan aplikasi karya anak bangsa," kata Arya.
Dijelaskan lebih lanjut, layanan Laporan Masyarakat memungkinkan masyarakat di suatu daerah melaporkan keadaan lingkungan di sekitarnya kepada pemerintah kota tersebut. Sementara, Informasi Kota, memudahkan masyarakat dan wisatawan untuk mengetahui kegiatan, tempat wisata dan tempat-tempat penting lainnya seperti rumah sakit, kantor polisi dan lainnya.
Kemudian, Smart Farming, memungkinan petani khususnya di Kota Batu dapat berinteraksi dengan pemerintah daerah dan para ahli pertanian, sehingga diharapkan pengetahuan para petani akan meningkat, serta membantu petani lokal untuk memasarkan langsung hasil panennya kepada calon pembeli.
Kelebihan dari platform Lintasarta Smart city ialah berbasis cloud sehingga memungkinkan pemerintah daerah membuat, mengembangkan, melakukan uji coba, dan mengelola aplikasi tanpa perlu berinvestasi infrastruktur seperti storage, server, operating system, dan middle ware.
Kemudian, kelebihan lainnya, dari platform yang disediakan, semua aplikasi sudah terintegrasi dengan baik. "Implementasi solusi Smart City dapat dimulai secara cepat hanya kurang dari seminggu, tidak perlu berbulan-bulan. Aplikasi yang telah dibuat juga dapat direplikasi dan dibagikan kepada pemerintah daerah lainnya, sehingga tidak perlu membuat aplikasi baru untuk di setiap daerah. Hal ini akan mendukung percepatan implementasi smart city di berbagai daerah di seluruh Indonesia, sehingga dari berbagai smart city akan menjadi smart nation" tandasnya. ima/R-1