JAKARTA - Uni Eropa menggelontorkan dana sebesar 749.869 euro atau setara 12,2 miliar rupiah untuk proyek pendidikan inklusif di Indonesia. Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan standar kualitas pendidikan, menurunkan tingkat putus sekolah, serta meningkatkan akses bagi siswa perempuan dan anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif.
Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Guerend, mengatakan proyek tersebut akan dilaksanakan Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA-ActionAid) yang berkolaborasi dengan mitranya, yaitu Perkumpulan Solidaritas untuk Demokrasi (Solud), Pengembangan Masyarakat Swandiri (Gemawan), dan Yayasan Bahtera (Santera), selama 42 bulan.
Dia mengatakan dana tersebut diharapkan dapat memacu pendidikan yang berkualitas di tiga daerah tertinggal, yakni Sumba Barat di Nusa Tenggara Timur (NTT), Bima di Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Sambas di Kalimantan Barat (Kalbar).
"Kami targetkan dari ketiga wilayah itu, 150.000 anak usia sekolah dasar, termasuk anak dengan kebutuhan khusus, dan anak di luar sekolah menerima manfaat proyek tersebut," tandasnya.
Vincent menambahkan, sejak 2010 lalu, Uni Eropa sudah mengucurkan dana sebesar 350 juta euro atau 5,7 triliun rupiah untuk mendukung pendidikan di Indonesia. Dari dana itu, sebanyak 55.000 sekolah dan tujuh juta siswa di 108 daerah telah mendapatkan manfaat langsung dari bantuan tersebut.
"Kami percaya pendidikan merupakan salah satu pengaruh yang paling besar dan nyata dalam kehidupan masyarakat," cetus dia.
Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Hamid Muhammad, mengatakan program berkat program tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan rekomendasi dari penelitian dan pengawasan implementasi kebijakan pendidikan, tetapi juga harus dapat mengawal implementasi tersebut dan mendorong rekomendasi supaya terlaksana dengan baik.
"Melalui program ini diharapkan juga mengkaji seberapa jauh implementasi kebijakan pendidikan di daerah sebagai masukan untuk Kemendikbud terkait tindak lanjut yang diperlukan," kata Hamid.
Pemetaan Mutu
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud, Thamrin Kasman, mengatakan dalam rangka penjaminan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, pihaknya melakukan deteksi pemetaan mutu di seluruh sekolah di Indonesia.
"Untuk mendeteksi standar tersebut, kita butuh beberapa instrumen dan data. Kita ingin mendeteksi penyakitnya apa? Apa kekurangannya dan apa yang perlu diperkuat," kata Thamrin. eko/E-3
