JAKARTA - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki menyebut asosiasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) masih meminta akses untuk mendapat kredit dapat diperpanjang. Para pelaku UMKM berasalah kondisi perekonomian saat ini masih sulit sehingga berimbas pada usaha mereka.
"Mereka (UMKM) minta program restrukturisasi pinjaman itu diperpanjang dan memang OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sudah memperpanjang sampai 2023, kira-kira poin besarnya itu," kata Menkop dan UKM Teten Masduki seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di istana kepresidenan Jakarta, Rabu (15/9).
Menurut Menkop, Presiden Jokowi akan mencarikan solusi untuk permintaan UMKM tersebut. Dia menjelaskan program restrukturisasi pembiayaan bagi UMKM tetap akan diperpanjang sampai 2023.
"Pak Presiden sudah minta mereka menggunakan data PKL (Pedagang Kaki Lima), ada beberapa usulan lain yang bagus mengenai kemudahan, masih sulitnya izin halal, sertifikasi halal, sertifikasi BPOM," kata Teten.
Selain itu, Menkop Teten menyebut perlunya efektivitas belanja pemerintah sesuai dengan aturan undang-undang agar Kementerian dan Lembaga (K/L) dapat membelanjakan 40 persen anggarannya untuk produk koperasi dan UMKM.
"Hari ini baru sekitar 27 persen, tadi mereka minta itu diefektifkan karena ini akan sangat bermanfaat untuk menyerap produk-produk UMKM di tengah melemahnya daya beli masyarakat. Pak Presiden tadi minta secara khusus produk-produk yang ditawarkan langsung ke Kementerian dan Lembaga supaya diserap," jelas Teten.
Seperti diketahui, total pagu anggaran dalam Program Ekonomi Nasional PEN) untuk UMKM adalah mencapai 184,93 triliun rupiah. Rinciannya, untuk alokasi Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Non KUR mencapai 31,95 triliun rupiah dengan target 17,8 juta UMKM dan Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro mencapai 15,36 triliun rupiah untuk 12,8 juta pelaku usaha.
