Kemandirian UMKM harusnya diartikan sebagai upaya mengurangi kebergantungan pada bahan baku impor untuk memproduksi barang dan jasa.
JAKARTA - Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) harus dipacu agar lebih mandiri dan berdaya saing tinggi sehingga bisa bertahan dalam menghadapi tantangan dari eksternal salah satunya Pandemi Covid-19.
Ekonom dari Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Riza A Pujarama, yang dikonfirmasi Koran Jakarta, Selasa (7/7), mengatakan saat ini menumbuhkan UMKM dalam negeri harus dilakukan agar tingkat kemandirian menjadi lebih baik dan menyerap tenaga kerja.
Menurut Riza, sudah banyak kementerian dan lembaga pemerintah yang melakukan pemberdayaan terhadap UMKM, namun masih kurang terintegrasi dan datanya belum sempurna.
"Implementasi di lapangan mungkin perlu diperbaiki dari program-program yang ada. UMKM harus didorong agar terus berinovasi dan terus beradaptasi dengan teknologi yang ada," kata Riza.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), Muhammad Ikhsan Ingratubun, mengatakan kemandirian UMKM di Indonesia harusnya diartikan sebagai upaya mengurangi kebergantungan pada bahan baku impor untuk memproduksi barang dan jasa.
Kebergantungan pada impor itu, jelasnya, menyebabkan mereka tidak berproduksi optimal. "Sekarang ini bergantung kebijakan pemerintah mau produksi atau mau membangun industrinya. Kalau tidak mau membangun industrinya maka UMKM akan impor terus," kata Ikhsan.
Di tempat terpisah, Asisten Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Aida S Budiman, dalam visinya saat mengikuti uji kepatutan dan kepantasan sebagai calon Deputi Gubernur BI mengatakan akan menggenjot pengembangan UMKM berbasis digital karena dinilai memperkuat stabilitas ekonomi.
"Jadi, usaha mikro kecil inilah merupakan fondasi menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas," kata Aida.
Menurut dia, UMKM digital merupakan media penguat transisi kebijakan bank sentral karena sektor usaha ini menjadi tulang punggung perekonomian. Adapun fokus yang akan dilakukan adalah kepada sektor usaha mikro kecil atau UMK, karena sektor ini menyerap 75 persen tenaga kerja di UMKM dan berkontribusi 44 persen terhadap PDB.
Prioritas Utama
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam peluncuran penjaminan kredit modal kerja UMKM mengatakan skala usaha itu menjadi prioritas utama pemerintah untuk memulihkan ekonomi nasional dari dampak Covid-19.
Pemerintah, katanya, menyediakan anggaran sebesar 123,46 triliun rupiah dari total biaya penanganan Covid-19 senilai 695,2 triliun rupiah dengan peruntukan subsidi bunga sebesar 35,28 triliun rupiah, penempatan dana restrukturisasi kredit 78,78 triliun rupiah, belanja IJP lima triliun rupiah, penjaminan modal kerja satu triliun rupiah, PPh final UMKM ditanggung pemerintah (DTP) 2,4 triliun rupiah, dan pembiayaan investasi kepada koperasi melalui LPDB KUMKM satu triliun rupiah.
"Ini penting karena program PEN diharapkan menjadi faktor pengungkit perekonomian di kuartal III dan IV," kata Airlangga.
Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, berharap dana sebesar 123,46 triliun rupiah benar-benar diterima dan dimanfaatkan UMKM agar bangkit kembali dari tekanan ekonomi. n uyo/E-9
