JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, meyakini usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi harapan bagi ekonomi Indonesia, meski ekonomi diramal gelap pada 2023 karena ancaman krisis global.
"Hati-hati dunia sekarang kondisinya gelap. Ini benar. Saya tidak bermaksud menakut-nakuti. Kita harus berbangga pertumbuhan ekonomi Indonesia terbaik dibandingkan negara-negara G20. Saya yakin yang melakukan ini adalah UMKM. Oleh karena ekonomi gelap, tidak seorang pun yang bisa meramal ekonomi dunia. Tapi kita punya secercah harapan," katanya dalam acara pemberian nomor induk berusaha (NIB) kepada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) perseorangan di Jakarta, Kamis (20/10).
Bahlil mengatakan UMKM memiliki kontribusi besar menjaga benteng ekonomi Indonesia baik pada saat terjadi krisis ekonomi pada 1998 maupun saat ini di tengah kondisi pandemi Covid-19.
Menurut dia, hal itu membuktikan tidak hanya usaha besar yang dapat menguasai ekonomi Indonesia, tetapi juga merupakan hak bagi seluruh pelaku UMKM di Indonesia.
Di tengah ketidakpastian global, UMKM turut berkontribusi dalam pemulihan ekonomi Indonesia yang saat ini bahkan menjadi salah satu yang terbaik di antara negara-negara G20.
"Indonesia dapat berbangga karena pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini yang terbaik dibandingkan dengan negara-negara G20 lainnya," kata Bahlil.
Intervensi Pemerintah
Dalam kesempatan sama, Menteri BUMN, Erick Thohir, menyampaikan adanya arahan langsung Presiden RI Joko Widodo untuk mengintervensi dan memastikan pelaku UMKM dapat berdiri setara dengan usaha besar.
Hal itu lantaran pertumbuhan ekonomi Indonesia didukung oleh 65,4 juta UMKM, yang mayoritas dijalankan oleh para wanita Indonesia.
"Karena itu kami hadir di sini, terutama Pak Bahlil yang mempermudah izin-izin berusaha. Tapi itu pun tidak cukup, karena itu sejak awal, kami dari Kementerian/Lembaga lain diajak untuk memastikan program ini disinergikan. Tidak berdiri sendiri-sendiri. Banyak sekali program yang dilakukan pemerintah, tapi karena berdiri sendiri-sendiri tidak maksimal. Ini bedanya. Presiden mendorong kami, menteri-menteri, bersatu membuat program yang konkret, bukan wacana," ujar Erick.
Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, sejak 4 Agustus 2021 hingga 20 Oktober 2022 pukul 10.00 WIB tercatat sebanyak 2.391.557 NIB telah diterbitkan secara nasional dengan komposisi UMK mendominasi yakni sebesar 98,39 persen atau 2.352.968 NIB.
Provinsi DKI Jakarta menempati peringkat ketiga nasional dengan jumlah NIB yang telah diterbitkan pada periode yang sama sebanyak 250.234.
