Ukraina berpendapat bahwa rencana gencatan senjata yang diusulkan sama saja dengan "menyerah" ke Rusia.
JAKARTA - Ukraina telah menolak proposal Indonesia untuk penyelesaian damai dengan Moskow, dengan alasan bahwa rencana Jakarta hanya akan melayani kepentingan Rusia.
Dikutip dari RT, penasihat utama Presiden Vladimir Zelensky, Mikhail Podoliak menulis di Twitter pada Sabtu (3/6) bahwa peta jalan itu "terus terang terlihat seperti kembaran dari proposal Rusia … tentang penyerahan (Ukraina)."
Polodiak menegaskan kembali posisi Kiev bahwa "satu-satunya proposal yang realistis" adalah Rusia "menarik diri dari wilayah kedaulatan Ukraina".
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina Oleg Nikolenko juga bersikeras Rusia harus menyerahkan wilayahnya yang baru digabungkan, yang menurut Kiev diduduki secara ilegal. "Tidak ada skenario alternatif," katanya dalam sebuah unggahan di Facebook.
"Gencatan senjata tanpa penarikan pasukan Rusia dari Ukraina akan memungkinkan Rusia mendapatkan waktu, berkumpul kembali, membentengi wilayah pendudukan, dan mengumpulkan kekuatan untuk gelombang agresi baru," tulis Nikolenko.
Berbicara di forum keamanan Dialog Shangri-La di Singapura pada Sabtu (3/6), Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto menyarankan agar pasukan Rusia dan Ukraina mundur 15 km (hampir 10 mil) dari posisi mereka saat ini, menciptakan zona demiliterisasi yang akan dipantau oleh penjaga perdamaian PBB.Dia juga mengusulkan mengadakan referendum yang disponsori PBB untuk menentukanwilayah yang "disengketakan" di masa depan.
Moskow sejauh ini belum mengomentari proposal tersebut.Pejabat Rusia menekankan di masa lalu bahwa, untuk mencapai perdamaian abadi, Ukraina harus membatalkan tawarannya untuk bergabung dengan NATO demi netralitas dan mengakui akuisisi teritorial Rusia baru-baru ini.
Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan kepada wartawan pada Jumat (2/6) bahwa "tidak ada dasar" untuk negosiasi yang berarti saat ini karena Kiev dan Barat "tidak memiliki kemauan politik untuk mempertimbangkan tujuan dan kepentingan negara kita."
Awal tahun ini, Tiongkok mempresentasikan peta jalan perdamaian antara Rusia dan Ukraina versinya sendiri, yang juga segera ditolak Kiev.
Pejabat Barat berpendapat bahwa Ukraina harus bernegosiasi dengan Rusia dengan caranya sendiri.Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan pada Jumat bahwa gencatan senjata yang dengan cara apa pun akan menguntungkan Moskow, tidak akan menghasilkan "perdamaian yang adil dan abadi".
RT mengatakan, Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk (DPR dan LPR), serta dua bekas wilayah Ukraina lainnya, Kherson dan Zaporozhye, menjadi bagian dari Rusia setelah mengadakan referendum tentang masalah tersebut pada September 2022. Krimea melakukan hal yang sama pada 2014, tidak lama setelah itu kudeta yang didukung Barat di Kiev.
Rusia meluncurkan operasi militernya di Ukraina pada Februari 2022, dengan alasan perlunya melindungi rakyat Donbass dan kegagalan Kiev mengimplementasikan perjanjian damai Minsk 2014-2015.
