BRUSSELS - Sejumlah besar uang dengan asal-usul ilegal disalurkan secara reguler ke perekonomian Uni Eropa (UE) setiap tahunnya. Untuk memberantas hal itu, UE kini tengah menyiapkan reformasi komprehensif untuk menindak pencucian uang.
"Aturan yang kami miliki guna mencegah pencucian uang termasuk yang paling ketat sedunia, tetapi aturan itu juga harus diterapkan secara sistematis," ujar Wakil Presiden Komisi Eropa, Valdis Dombrovskis, seperti dilansir Deutsche Welle, Minggu (25/7).
Dombrovskis menganggap penerapan aturan ini dalam beberapa tahun terakhir belum cukup. Dalam praktiknya, malahan banyak negara anggota UE tidak benar-benar menerapkan aturan pencegahan pencucian uang tersebut atau bahkan terlalu lemah dalam mengawasi dan meneliti transaksi keuangan yang mencurigakan.
Inilah sebabnya mengapa Komisi Eropa sekarang secara resmi mengusulkan sesuatu yang telah dikerjakan Brussels selama berbulan-bulan yaitu menciptakan otoritas pengawas baru di UE baru yang akan mengawasi aktivitas keuangan di negara-negara anggota dan akan memantau dan mengaudit lembaga keuangan transnasional besar yang termasuk dalam risiko potensial.
Namun, otoritas ini diperkirakan belum akan mulai beroperasi setidaknya dalam waktu tiga tahun mendatang, dan akan butuh waktu lima tahun sebelum berlaku penuh. Negara-negara anggota UE pada prinsipnya telah menyetujui pembentukan otoritas pengawasan pusat ini, serupa dengan yang sudah ada untuk bank, tetapi masih ada perdebatan tentang lokasi untuk kantor pusat badan ini.
Ancaman Nyata
Pencucian uang yaitu aktivitas membawa uang haram dari kegiatan kriminal ke dalam sirkulasi moneter bersih yang normal. Mairead McGuinness, komisaris UE untuk jasa keuangan, mengatakan bahwa pencucian uang merupakan ancaman nyata dan ada bagi warga negara, lembaga demokrasi, dan sistem keuangan.
Di UE sendiri, transaksi yang melibatkan uang haramini mencapai sekitar 1,5 persen dari produk domestik bruto atau nilainya setara dengan 133 miliar euro. "Skala masalah ini tidak dapat diremehkan, dan celah yang dapat dimanfaatkan penjahat harus ditutup," ujar McGuinness.
Untuk mencapai hal ini, Komisi Eropa ingin menerapkan standar aturan untuk memerangi pencucian uang tepat di seluruh Eropa. Semua negara anggota harus transparan tentang siapa yang sebenarnya memiliki perusahaan, dan penyedia layanan keuangan.
Nantinya semua itu di UE tidak mungkin lagi didaftarkan atas nama perusahaan, wali amanat, dan perwakilan anonim. Daftar rekening bank dan pemegang rekeningnya akan digabungkan di seluruh UE.
Arahan baru untuk memerangi pencucian uang ini bertujuan mempersulit bisnis bagi kejahatan terorganisasi dan mereka yang mendanai terorisme. Aturan telah diperketat lebih jauh dibandingkan dengan arahan yang saat ini berlaku.
Cryptocurrency atau mata uang kripto seperti Bitcoin, yang menurut UE sangat cocok untuk transaksi anonim juga menjadi sasaran aturan ini. Di masa depan, penyedia mata uang kripto harus mengungkapkan identitas pemegang akun.DW/I-1
