WASHINGTON - Twitter diancam akan ditutup di India, Nigeria, dan Turki kecuali jika mematuhi perintah membatasi akun. India ingin mengekang penggunaan platform media sosial oleh jurnalis dan pengunjuk rasa, kata mantan CEO Twitter Jack Dorsey, Senin (12/6).
Dorsey berhenti dari jabatannya sebagai CEO Twitter pada 2021. Setahun kemudian platform media sosial tersebut dibeli oleh miliarder Elon Musk.
"India misalnya, India adalah negara yang mendapat banyak permintaan dari kami seputar protes petani, seputar jurnalis tertentu yang kritis terhadap pemerintah," kata Dorsey dalam wawancara dengan acara berita YouTube Breaking Points.
Petani India mengakhiri satu tahun protes pada akhir 2021 setelah memenangkan konsesi dari pemerintah terkait undang-undang pertanian tertentu.Demonstrasi itu termasuk yang terbesar yang dihadapi pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi dan Partai Nasionalis Hindu Bharatiya Janata (BJP).
Dorsey mengungkapkan, ancaman-ancaman itu terwujud dalam cara-cara seperti: 'Kami akan menutup Twitter di India', yang merupakan pasar yang sangat besar bagi Twitter. Atau, 'Kami akan menggerebek rumah karyawan Anda', yang memang mereka lakukan. Atau 'Kami akan menutup kantor Anda jika Anda tidak mengikutinya'. "Dan ini adalah India, negara yang demokratis," kata Dorsey.
Pemerintah India sebelumnya membantah terlibat dalam penyensoran online dan mengatakan itu hanya bertujuan untuk membatasi informasi yang salah dan unggahan yang mengekang perdamaian dan keamanan.
Dorsey juga menyebutkan tekanan serupa dari pemerintah di Turki dan Nigeria, yang telah membatasi platform di negara mereka selama bertahun-tahun sebelum mencabut larangan tersebut.
"Turki sangat mirip (dengan India), seperti kami mendapat begitu banyak permintaan dari Turki. Kami melawan Turki di pengadilan mereka dan sering menang, tetapi mereka terus-menerus mengancam akan menutup kami," katanya.
Dorsey menambahkan, situasi di Nigeria sedemikian rupa sehingga Twitter bahkan tidak dapat menempatkan karyawannya di negara tersebut karena takut akan apa yang akan dilakukan pemerintah terhadap mereka.
Nigeria telah menangguhkan Twitter pada 2021 setelah menghapus unggahan dari Presiden Muhammadu Buhari saat itu yang mengancam akan menghukum separatis regional.Negara itu mencabut larangan pada awal 2022 setelah Twitter setuju untuk membuka kantor lokal.
Kelompok advokasi menyuarakan keprihatinan tentang situasi hak asasi manusia di India, Turki dan Nigeria.
