ISTANBUL - Turki dan Spanyol akan terus bekerja sama untuk membantu mewujudkan perdamaian antara Palestina dan Israel. Demikian dikatakan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, pada Kamis (13/6).
"Perdamaian permanen, pengiriman bantuan tanpa hambatan adalah prioritas kami," kata Erdogan dalam sebuah konferensi pers, di Madrid, bersama dengan PM Spanyol, Pedro Sanchez.
Seperti dikutip dari Antara, Erdogan mengatakan Perdana Menteri Sanchez telah memberikan kontribusi besar dalam menggugah kesadaran dunia atas kondisi di Gaza. Untuk itu, Erdogan berterima kasih kepada Perdana Menteri Sanchez atas sikap bijaksananya terhadap Gaza dan rakyat Spanyol atas dukungan mereka.
Sementara itu, Sanchez mengatakan Turki dan Spanyol memiliki keinginan yang mendesak dan penting untuk gencatan senjata dan bantuan kemanusiaan di daerah kantong Palestina tersebut serta untuk pembebasan sandera Israel yang ditawan di sana.
Erdogan berterima kasih kepada Madrid atas dukungannya terhadap proses keanggotaan Turki di Uni Eropa. "Spanyol adalah salah satu sahabat kami yang paling memahami kontribusi Turki terhadap Uni Eropa dan telah mendukung proses keanggotaan kami sejak awal," katanya.
Sementara itu, Sanchez menggarisbawahi Spanyol dan Turki memiliki komitmen yang jelas dan teguh terhadap perdamaian di Ukraina dan Palestina, serta dalam memperkuat tatanan internasional yang berbasis aturan.
Perdamaian yang Adil
Erdogan juga menyinggung tentang perang yang berlangsung antara Russia dan Ukraina, dengan mengatakan, "Saya menegaskan kepada Perdana Menteri Spanyol, Sanchez, bahwa perdamaian yang adil, menyeluruh, dan permanen di Ukraina bisa terwujud melalui dialog."
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Turki menyambut baik diadopsinya resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang menyerukan gencatan senjata di Jalur Gaza dan menyebutnya sebagai langkah penting.
"Kami menganggap Resolusi 2735 Dewan Keamanan PBB yang diadopsi pada 10 Juni bertujuan mewujudkan gencatan senjata di Gaza, sebagai langkah penting untuk mengakhiri pembantaian tersebut," kata kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan.
