WASHINGTON DC - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, dilaporkan telah menyetujui serangan militer terhadap Iran sebagai balasan atas ditembak jatuhnya drone militer Global Hawk di Selat Hormuz.
Namun, rencana serangan itu dibatalkan pada menit-menit akhir. Drone AS yang ditembak jatuh itu merupakan drone pengintai militer yang mampu terbang hingga ketinggian 18.300 meter dan tidak dilengkapi senjata.
Laporan The New York Times (NYT) mengutip sejumlah pejabat senior pemerintahan Trump yang terlibat atau mendapat briefing soal rencana itu menyebut Trump awalnya telah menyetujui rencana serangan terhadap sejumlah target, seperti radar militer dan battery rudal, di wilayah Iran. Rencananya, serangan itu akan dilancarkan sebelum subuh pada Jumat (21/6) waktu setempat, untuk meminimalisir risiko bagi militer Iran maupun warga sipil Iran.
Operasi militer terhadap Iran itu sedang berada pada tahap awal, dengan pesawat-pesawat tempur AS telah mengudara dan kapal-kapal militer sudah siap di posisi, namun tidak ada rudal yang ditembakkan saat muncul perintah pembatalan. Tidak diketahui secara pasti apakah Trump berubah pikiran pada saat-saat akhir atau apakah pemerintahannya yang membatalkan rencana serangan karena pertimbangan logistik dan strategi.
Terlepas dari itu, pembatalan tersebut menghindarkan Trump dari operasi militer ketiga yang dilancarkan AS terhadap target-target di Timur Tengah. Sebelumnya diketahui, Trump telah dua kali menyerang target-target di Suriah, yakni tahun 2017 dan 2018.
Perdebatan Sengit
Sejumlah pejabat senior pemerintahan Trump menyebutkan telah terjadi perdebatan sengit antara jajaran penasihat keamanan Trump dengan pemimpin Kongres AS di Gedung Putih pada Kamis (20/6) malam waktu setempat soal rencana serangan ke Iran tersebut.
Pentagon atau Departemen Pertahanan AS menyatakan drone itu terbang di atas perairan internasional saat ditembak jatuh oleh Iran. Namun, Korps Garda Revolusi Iran menyatakan pihaknya menembak jatuh drone itu karena "melanggar wilayah udara Iran" di atas perairan Provinsi Hormozgan. AFP/P-4