Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus meningkatkan kualitas pelayanan (service quality) untuk seluruh warga, terutama dalam pelayanan moda transportasi massal. Ini dilakukan guna mengurangi biaya transportasi sehari-hari warga dan semakin mendorong penggunaan transportasi publik.
Untuk itu, diluncurkan program One Karcis One Trip (OKOtrip) pada 14 Desember 2017 guna mendorong penggunaan transportasi publik massal. Implementasi OK-Otrip untuk se-DKI ditargetkan telah terintegrasi pada 2020. Dalam OKOtrip, pelanggan cukup membayar maksimal 5.000 rupiah, untuk satu tujuan perjalanan, sekalipun dengan bergantaganti moda dari angkutan kota, kopaja, dan Transjakarta.
Dengan program OK-Otrip ini, pelanggan membayar secara non-tunai dalam sebuah perjalanan dengan menggunakan sejumlah moda transportasi massal angkutan jalan dalam durasi maksimal tiga jam perjalanan.
Uji coba program OK- Otrip dilaksanakan selama tiga bulan, terhitung pertengahan Januari 2018 hingga April 2018. Uji coba dilakukan di empat wilayah kota administrasi Provinsi DKI yaitu kawasan Jelambar (Jakarta Barat), kawasan Duren Sawit (Jakarta Timur), kawasan Warakas (Jakarta Utara), kawasan Lebak Bulus (Jakarta Selatan). Area tersebut dipilih selain karena merupakan kawasan padat penduduk yang belum terjangkau layanan angkutan umum.
Pertimbangan lain karena rute yang dilintasi banyak fasilitas umum, lebar jalan lingkungan lebih dari lima meter, overlap rute angkutan umum kurang dari 20 persen, serta terhubung dengan feeder dan koridor Transjakarta. "Ada dua tujuan utama yakni pertama ingin melayani warga dengan lebih murah dan mudah," kata Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Lebih Murah
Tujuannya, tambah Anies, pelayanan untuk warga supaya lebih murah dan mudah serta memastikan penyedia angkutan meningkat kesejahteraannya. Sehingga program ini bukan saja dirasakan manfaatnya oleh warga, tetapi yang tidak kalah penting adalah para penyelenggara angkutan umum bisa merasakan manfaatnya.
Selain itu, untuk memberikan rasa keadilan dan bahagia kepada warga tanpa terkecuali Pemprov DKI memberikan rasa adil bagi mereka kaum difabel serta yang memiliki kelebihan khusus. Ini dilakukan agar mereka dapat menikmati kualitas pelayanan (service quality) prima.
Menurut Valarie Zeithaml, Mary Jo Bitner, dan Dwayne Gremler dalam bukunya Services Marketing: Integrating Customer Focus Across the Firm, ada lima dimensi pelayanan publik yang dinilai merupakan faktor utama yang menentukan service quality. Kelima hal tersebut adalah reliability (keandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan), empathy (empati), dan tangibles (produk-produk fisik).
Saat ini di dalam Transjakarta disiapkan tempat duduk untuk para difabel dan lansia yang merupakan prioritas pelayanan, sehingga tidak ada masalah.
Sementara itu, Yanti salah seorang ibu yang anaknya memiliki kelebihan khusus merasa puas dengan pelayanan Transjakarta. Namun, dia masih berharap agar di dalam Transjakarta anak mereka bisa makan dan minum, karena saat ini tidak boleh makan dan minum di dalamnya.
"Karena selama ini nggak boleh. Karena seperti anak tuna rungu kalau diberitahu susah kalau mau makan, tergantung mood," kata Yanti, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (20/4).
PT Transjakarta dalam meningkatkan pelayanan publik mendapatkan dana public service obligation (PSO) atau tugas pelayanan publik. Pada 2015 dana PSO PT Transjakarta sebesar 940 miliar rupiah, tahun 2016 sebanyak 1,281 triliun rupiah, 2017 tercatat 2,831 triliun rupiah, dan 2018 mencapai 3,325 triliun rupiah.
pin/Ant/N-3