JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani mengatakan TNI harus mampu dalam menghadapi berbagai ancaman kedaulatan dan meningkatkan kesejahteraan prajurit, termasuk antisipasi terjadinya serangan siber. Ini diperlukan karena Indonesia sebagai salah satu negara dengan pengguna internet terbesar di dunia, rentan akan serangan siber.
Demikian dikatakan Puan dalam keterangannya, di Jakarta, Senin (28/6) saat memberikan kuliah umum kepada perwira siswa (Pasis) Angkatan ke-58 Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara (Sesko AU).
"DPR berkomitmen tinggi melalui fungsi anggaran, legislasi maupun pengawasan, untuk ikut mendukung upaya membangun kekuatan TNI dalam melaksanakan pertahanan negara, pembangunan postur pertahanan militer dengan pemilihan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) yang mutakhir dan sesuai dengan kebutuhan," kata Puan.
Puan mengatakan, TNI membutuhkan sistem pertahanan negara yang memiliki strategi geopolitik, dukungan sumber daya manusia, sarana dan prasarana Alutsista mumpuni untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara.
Pertahanan Negara
Menurut Puan, pertahanan negara, sebagaimana diamanatkan UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI, disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.
Dia mengutip laporan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), pada tahun 2020 terjadi 9.749 kasus peretasan situs dan 90.887 kebocoran data dari aktivitas malware pencuri informasi di Indonesia.
"Serangan siber muncul sebagai ancaman baru terhadap pertahanan Indonesia dari aspek militer dan nirmiliter. Pembangunan pertahanan siber merupakan agenda yang penting dalam pembangunan MEF ke depan," ujarnya.
Lebih jauh, Puan mengatakan penguatan industri pertahanan juga bisa menjadi salah satu cara memenuhi kebutuhan Indonesia sesuai UU No 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. UU tersebut dibentuk untuk dapat mewujudkan ketersediaan alat peralatan pertahanan dan keamanan secara mandiri yang didukung kemampuan industri pertahanan nasional dan memajukan keunggulan SDM.
