Kawasan laut IKN berdekatan dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang kerap dipakai untuk aktivitas ekonomi.
JAKARTA - TNI AL harus melakukan upaya untuk meningkatkan deteksi kapal selam guna menjaga kawasan laut Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini diingatkan karena kendala dalam mendeteksi aktivitas kapal selam asing di perairan Indonesia sudah menjadi persoalan sejak zaman Orde Baru.
"Jadi itu tantangan jangka panjang. Kita harus bisa mendeteksi pergerakan kapal selam di Selat Makassar," kata pengamat militer, Alman Helvas Ali, di Jakarta, Senin (4/3).
Seperti dikutip dari Antara, Alman menilai pekerjaan rumah tersebut harus diselesaikan TNI AL dengan berbagai cara, salah satunya meningkatkan teknologi intai dan memaksimalkan pengawasan di laut Indonesia.
Terlebih, saat ini kawasan laut IKN berdekatan dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Jalur laut ini merupakan lintasan yang kerap dipakai untuk aktivitas ekonomi, seperti keluar dan masuknya kapal peti kemas hingga nelayan. "ALKI II itu juga jalur yang ideal untuk lalu lintas kapal selam," kata dia.
Dengan meningkatkan pengawasan aktivitas kapal selam di ALKI II, dia yakin kawasan maritim Indonesia akan sulit untuk dimasukkan kapal selam asing.
Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan perairan dekat IKN rawan sehingga perlu segera ada sensor yang dipasang untuk mengawasi perlintasan di perairan tersebut.
Perairan Terbuka
IKN diketahui berada di dua kabupaten di Kalimantan Timur, yaitu Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, yang wilayahnya dekat dengan ALKI II, yaitu perairan terbuka yang merupakan jalur pelayaran dan niaga domestik serta luar negeri.
"Di situ memang lintasan dari ALKI II, sangat rawan juga maka harus disiapkan sensor-sensor yang bisa mengawasi perlintasan dari ALKI. Nanti, kapal-kapal yang akan disiapkan juga bisa langsung sandar di Lantamal Balikpapan," kata Ali.
Sejauh ini, kata Ali, Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) Balikpapan belum terbentuk karena komando utama (kotama) TNI AL itu nantinya dibentuk dari Pangkalan TNI AL (Lanal) Balikpapan yang statusnya naik menjadi Lantamal.
Rencana untuk meningkatkan status Lanal Balikpapan itu diumumkan Ali sejak 2023 dan kembali disampaikan beberapa hari lalu. Namun, Ali belum dapat menjelaskan detail kapan validasi organisasi Lanal Balikpapan menjadi Lantamal mulai berlaku.
"Sementara yang kami siapkan dari daerah Melawai, di situ mungkin untuk Lantamal-nya," ujar Ali.
Melawai yang disebut Ali merupakan daerah pesisir yang jaraknya kurang lebih satu kilometer dari Lanal Balikpapan.
Peningkatan status lanal ke lantamal itu dilakukan mengingat wilayah Kalimantan Timur yang sudah di dapuk menjadi Ibu Kota yang baru. Setelah statusnya diubah menjadi lantamal, pihaknya akan meningkatkan status pangkalan AL itu menjadi komando daerah maritim (kodamar).
Di sana, pihaknya akan membangun fasilitas militer dan dermaga yang mumpuni guna memperketat keamanan maritim IKN.
Kasal memastikan markas besar (Mabes) TNI AL di IKN akan selesai dibangun dan mulai bisa digunakan pada Juni 2024. "Jadi, Juni kita harus sudah mulai berkantor. Memang lahan sudah disediakan, namun pembangunan baru akan dimulai," kata Ali.
Namun demikian, Laksamana Ali tidak merinci kapan pembangunan Mabes AL di IKN tersebut akan dimulai.
Terkait pemindahan personel, Panglima TNI Jendral Agus Subiyanto dalam Rapim TNI-Polri menyebut total 2.820 prajurit TNI yang ditempatkan di IKN. Dari TNI AL, jumlahnya sebanyak 793 prajurit. Mereka masuk dalam pemindahan prajurit tahap pertama yang direncanakan berlangsung sepanjang 2024.
Walaupun demikian, Panglima menyebut pemindahan itu menunggu kesiapan bangunan dan perkantoran yang menunjang kegiatan prajurit di IKN. Bangunan yang dimaksud itu di antaranya mencakup rumah dinas bagi prajurit.
Dalam paparan Panglima, kebutuhan hunian prajurit yang masuk dalam gelombang pemindahan tahap pertama sebanyak 11 unit rumah tapak dan 782 unit rumah susun. Rumah tapak itu nantinya diperuntukkan buat Kasal dan 10 perwira tinggi bintang dua dan tiga.
