Dalam pidatonya usai dilantik menjadi Presiden untuk periode keduanya, Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal mesin birokasi yang lamban. Dia berjanji akan mengubah struktur birokrasi. Eselonisasi birokrasi yang dianggap terlalu panjang akan dipangkas. Eselon di birokrasi itu cukup dua level saja.
Pemangkasan untuk menciptakan birokrasi lebih ramping demi meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih baik dan mendukung iklim investasi. Semua ini dalam upaya membangun sistem birokrasi yang lebih dinamis. Dengan birokasi yang ringkas strukturnya, akan memiliki fleksibilitas tinggi, kapabilitas yang baik, adaptasi perubahan cepat serta budaya yang unggul.
Untuk mengetahui apa saja yang akan dilakukan jajaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Kemenpan RB) ke depan, wartawan Koran Jakarta, Agus Supriyatna berkesempatan mewawancarai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo dalam beberapa kesempatan, di Jakarta, baru-baru ini. Berikut petikan selengkapnya.
Presiden Jokowi bertekad memangkas struktur eselonisasi di birokrasi yang dianggap terlalu panjang. Apa target yang ingin dicapai?
Pemangkasan untuk menciptakan birokrasi lebih ramping demi meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih baik dan mendukung iklim investasi. Penyederhanaan birokrasi dengan memangkas eselon III, IV, dan V ini sebenarnya telah masuk persoalan mendasar birokrasi di Indonesia.
Struktur birokrasi kita ini memang sangat hirarkis. Hal itu menyebabkan proses mengambilan keputusan dan tindakan administrasi pemerintahan sangat lambat, yang akhirnya sulit.
Jadi selama ini upaya reformasi birokrasi belum optimal?
Begini, orientasi memang masih belum optimal. Dengan kondisi kompetensi dan budaya aparatur negara yang belum optimal ini menyebabkan fungsi birokrasi banyak tertunda dalam berbagai keputusan dan tindakan pemerintah.
Jadi gagasan Presiden Jokowi memangkas struktur organisasi birokasi ini tujuan besarnya apa?
Gagasan Presiden Jokowi melalui salah satu visi misinya dengan merampingkan birokrasi menjadi eselon 1 dan 2 berkaitan dengan beberapa target. Pertama, membangun profesionalisme birokrasi. Kedua, menciptakan akuntabilitas pemerintahan. Ketiga, menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif.
Jadi yang hendak diwujudkan itu birokrasi yang seperti apa?
Yang ingin diwujudkan adalah membangun sistem birokrasi yang lebih dinamis dan bukan birokrasi yang hirarkis. Dengan birokasi yang ringkas strukturnya, ini akan memiliki fleksibilitas yang tinggi, kapabilitas yang baik, adaptasi perubahan yang cepat serta budaya yang unggul.
Birokrasi yang kapabel harus memiliki kemampuan berpikir dinamis ke depan untuk jangka panjang dengan berani membuat inovasi dan perubahan. Birokrasi yang dinamis selain memiliki budaya unggul, juga harus punya mental serta sikap yang antikorupsi, meritokrasi, dan berorientasi pada kinerja.
Pemerintah ingin memperkuat kualitas kebijakan publik. Problem birokrasi di Indonesia saat ini kecenderungannya masih ada ketidakmampuan membuat kebijakan yang berbasis data dan informasi serta berlaku jangka panjang. Untuk itu, dibutuhkan perubahan terencana yang revolusioner. Intinya aparatur sipil negara (ASN) ini harus mampu menyerap, menggerakan, dan mengorganisir aspirasi masyarakat.
Kebijakan pemangkasan eselonisasi ini, kebijakan tunggal atau akan ada kebijakan lain yang saling terkait?
Kebijakan pemangkasan eselonisasi bukan agenda tunggal karena harus diikuti dengan perubahan-perubahan lain. Oleh karena itu perintah presiden, khususnya kepada Kemenpan RB mengenai pemangkasan akan dilakukan terlebih dahulu di Kemenpan RB dan mempersiapkan kebijakan-kebijakan selanjutnya. Setelah tahap pertama, kami akan mendengarkan perwakilan kementerian dan lembaga, khususnya Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Ada langkah jangka pendek yang akan ditempuh?
Langkah-langkah jangka pendek akan dipersiapkan Kemenpan RB dan kriteria jabatan diprioritaskan dengan jabatan fungsional. Lalu mempersiapkan jabatan fungsional dengan pola karier yang jelas. Disusun insentif yang harus memadai serta memotivasi seluruh ASN dalam upaya membangun kebanggaan dan bekerja dalam jabatan fungsional.
Kemenpan RB akan melakukan pemetaan nasional tentang kebutuhan jabatan fungsional dan mempersiapkan berbagai manajemen perubahan serta skema-skema kebijakan lain. Rencana perubahan ini memang tidak mudah akan tetapi kami harus optimistis untuk melakukannya.
Anda optimistis akan berhasil?
Jajaran birokrasi, khususnya Kemenpan RB optimistis akan mampu membangun tatanan ASN yang lebih baik dan adil sebagaimana visi misi Presiden Jokowi dan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin. Kami optimistis rakyat dan bangsa ini akan berterima kasih dan mendapat pelayanan birokrasi pemerintahan yang melayani, efisien, efektif, dan cepat.
Berbagai perubahan pendukung yang akan mengikuti dalam penyederhanaan organisasi. Perubahan tersebut, antara lain membangun birokrasi smart office, jenjang karier jelas, aplikasi sistem yang jelas, merit sistem serta membangun information and technology (IT) sistem pusat dan daerah terpadu.
ASN itu salah satu pilar kesejahteraan rakyat melalui birokrasi pemerintahan yang harus mampu mengorganisir dan menggerakkan masyarakat. Sekarang posisi birokrasi ada di tengah-tengah masyarakat dalam sebuah pemerintahan Kabinet Indonesia Maju.
Ada target berapa lama pemangkasan eselonisasi ini bisa tuntas diselesaikan?
Kemenpan RB punya target maksimum dalam satu tahun ini sudah mampu menyelesaikan kebijakan-kebijakan terkait reformasi birokrasi dengan dukungan semua pihak, khususnya masyarakat. Semoga target dapat selesai maksimal satu tahun bisa diwujudkan. Target ini memacu saya sebagai Menpan RB dan jajaran Kemenpan RB untuk menjawab keseriusan membangun reformasi birokrasi.
Kalau di Kemenpan RB, kapan dimulai pemangkasan eselonisasi birokrasi?
Kalau Kemenpan RB itu bulan ini, kan kami akan ketemu dengan paguyubannya dulu. Minggu depan kami undang sekjen-sekjen kementerian atau lembaga. November pertengahan sudah kami pangkas di Kemenpan RB.
Pemerintah kembali membuka rekrutmen dan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di tahun 2019. Fokus rekrutmen CPNS kali seperti apa?
Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, mulai tahun 2019 pemerintah fokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM). Untuk itu, pemerintah berencana merekrut CPNS yang diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan SDM pada bidang pendidikan, kesehatan, dan teknis atau profesional lain dengan mengutamakan prinsip zero growth.
Maksudnya apa dengan prinsip zero growth dalam rekrutmen?
Rekrutmen untuk mengganti jumlah yang pensiun, dikecualikan bagi tenaga pendidikan dan kesehatan.
Rekrutmen dijamin akuntabel?
Seluruh usulan kebutuhan CPNS tersebut, diproses secara objektif dan akuntabel serta ditetapkan berdasarkan data yang diusulkan oleh masing-masing instansi ke dalam aplikasi e-formasi Kemenpan RB.
Proses rekrutmen ini seperti apa alurnya?
Rekrutmen dan seleksi CPNS 2019 diselenggarakan tim Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) 2019 yang terdiri dari Menpan RB sebagai ketua tim pengarah, tim pengawas diketuai oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tim audit teknologi oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), tim pengamanan teknologi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), tim quality assurance oleh Kemenpan RB dan akademisi, konsorsium perguruan tinggi negeri (PTN) oleh Kemendikbud yang melibatkan 18 PTN di Indonesia, serta tim pelaksana yang diketuai Kepala BKN.
Jumlah formasi CPNS tahun ini berapa banyak?
Ya, berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, pada tahun 2019, total kebutuhan ASN sebanyak 197.111 formasi. Ini dibagi menjadi 37.854 untuk pusat dan 159.257 untuk rekrutmen di pemerintah daerah (Pemda). Ada pun kementerian, lembaga, dan Pemda yang akan melaksanakan rekrutmen CPNS 2019 adalah 68 kementerian atau lembaga dan 462 Pemda. Pemerintah Kabupaten Bangli mengundurkan diri sehingga total menjadi 461 Pemda.
Jenis-jenis formasi rekrutmen CPNS 2019?
Formasi terdiri dari umum atau reguler dan khusus. Formasi khusus terdiri dari cumlaude, diaspora, putra putri Papua dan Papua Barat, disabilitas, serta formasi lain yang bersifat strategis (cyber security).
Kalau dari sisi komposisi jabatan formasi CPNS pusat dan daerah tahun 2019 seperti apa?
Pertama, untuk jabatan di bidang pendidikan sebanyak 65.397 orang. Kedua, untuk bidang kesehatan sebanyak 34.038 orang. Ketiga, untuk jabatan fungsional sebanyak 31.912 orang. Keempat, untuk pelaksana teknis ada sebanyak 20.892 orang.
Ada informasi tambahan lain dari rekrutmen ini untuk para pelamar?
Ya, pelamar dapat mendaftar secara online melalui sscasn.bkn.go.id dan hanya bisa mendaftar pada satu instansi dan satu formasi jabatan di kementerian, lembaga, Pemda, provinsi atau kabupaten dan kota. Adapun rincian jadwal, untuk pengumuman penerimaan 15 hari kalender yakni dimulai 28 Oktober 2019 sampai 11 November 2019.
Sedangkan seleksi kompetensi dasar (SKD) mulai awal Februari 2020.
Seleksi kompetensi bidang (SKB) mulai awal Maret 2020 dan untuk pengumuman kelulusan direncanakan pada bulan April 2020.
Proses seleksi memakai computer assisted test (CAT)?
Ya SKD menggunakan CAT direncanakan mulai Februari 2020 dan SKB pada Maret 2020.
Bagaimana mengantisipasi kemungkinan terjadinya kecurangan?
Saya mengingatkan agar para calon pelamar berhati-hati terhadap kemungkinan terjadinya penipuan berkaitan dengan proses penerimaan CPNS tahun 2019. Perlu saya tegaskan tidak ada satu orang atau pihak manapun yang dapat membantu kelulusan.
Ada tambahan informasi lain?
Ya terhadap peserta seleksi CPNS tahun 2018 yang telah mengikuti SKD, diberikan kebijakan sebagai berikut. Peserta seleksi CPNS tahun 2018 yang berstatus P1/TL dapat mendaftar pada formasi jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang digunakan saat pelamaran CPNS tahun 2018, baik di instansi tempat awal mendaftar maupun instansi lain dapat mengikuti seleksi CPNS tahun 2019 dengan menggunakan nilai SKD tahun 2018. Kemudian untuk peringkat nilai SKD tersebut akan menjadi dasar untuk mengikuti seleksi selanjutnya.
N-3
