JENEWA - Tiongkok telah mengumumkan kepada organisasi perdagangan dunia atau World Trade Organization (WTO) akan berhenti menerima sampah, seperti limbah plastik dan kertas. Hal ini sebagai bagian dari kampanye Tiongkok melawan sampah asing.
Larangan impor yang akan mulai diberlakukan pada akhir tahun 2017 ini juga akan mencakup limbah pembuatan baja dan berbagai jenis limbah wol, abu, katun, dan benang.
"Kami menemukan bahwa sejumlah besar limbah kotor atau bahkan limbah berbahaya dicampur dalam limbah padat, yang dapat digunakan sebagai bahan baku. Hal ini tentunya sangat mencemari lingkungan Tiongkok," ujar perwakilan Tiongkok untuk WTO.
"Untuk melindungi kepentingan lingkungan dan kesehatan masyarakat Tiongkok, kami akan segera mengatur daftar limbah impor, dan melarang impor limbah padat yang tercemar."
Tiongkok adalah importir utama limbah. Tahun lalu saja, negara Tirai Bambu ini mengimpor 7,3 juta ton limbah plastik senilai 3,7 miliar dollar AS, menyumbang 56 persen impor dunia.
Selain Hong Kong, dua negara pengimpor limbah plastik terbesar itu adalah Jepang dan AS, yang masing-masing menyumbang sekitar 10 persen dari total jumlah keseluruhan.
Dua negara itu juga menjadi sumber utama limbah kertas yang masuk ke Tiongkok setiap tahunnya.
Hampir setengah dari satu miliar dollar nilai bisnis yang dilakukan di antara mereka. Perkembangan industri Tiongkok yang cepat telah membuatnya berjuang untuk mengatur pembuangan limbah, yang menyebabkan saluran air dan kota-kota yang diselimuti kabut asap yang beracun.
Kementerian Lingkungan Hidup Tiongkok menegaskan, bahwa Tiongkok akan melakukan survei sumber pencemaran nasional, dan telah mendesak pemerintah daerah agar mempercepat penyelesaian penyelidikan lokal sampai akhir Juli ini. Rtr/SB/AR-2