BEIJING - Media pemerintah, pada Kamis (16/3), melaporkan Tiongkok akan membentuk lembaga pengawas keuangan yang dijalankan oleh Partai Komunis, sebagai bagian dari reorganisasi luas badan-badan pemerintahan yang ditetapkan untuk memberikan kontrol dan pengawasan langsung kepada partai yang berkuasa atas urusan keuangan.
Dikutip dari The Straits Times, pembentukan badan yang dinamai Komisi Keuangan Pusat akan menyebabkan pembubaran Komite Stabilitas dan Pembangunan Keuangan yang dikelola negara, sebuah badan yang kuat yang dibentuk pada tahun 2017 dan dipimpin oleh mantan Wakil Perdana Menteri Liu He, untuk mengekang risiko dalam sistem keuangan Tiongkok yang kompleks dan sering kali buram.
Media pemerintah menulis badan pengawas yang baru akan bertanggung jawab atas desain tingkat atas, pengembangan, dan pengawasan sektor keuangan, memperkuat "kepemimpinan terpadu dalam pekerjaan keuangan".
"Untuk memperkuat peran ideologis dan politik partai dalam keseluruhan sistem keuangan Tiongkok, Komisi Kerja Keuangan Pusat yang terpisah juga akan dibentuk," tambahnya.
Reorganisasi partai dan badan keuangan yang dikelola negara terjadi setelah Xi Jinping meraih masa jabatan ketiga yang memecahkan preseden sebagai pemimpin partai pada bulan Oktober dan juga masa jabatan baru sebagai Presiden pada awal Maret, menjadikannya pemimpin Tiongkok yang paling kuat sejak Mao Zedong.
"Batas antara partai dan pemerintah menjadi sangat kabur. Jadi, tidak mungkin pengawas keuangan baru akan bertentangan dengan apa yang diinginkan partai," kata Yan Wang, kepala strategi Tiongkok di Alpine Macro, sebuah perusahaan investasi global yang berbasis di Montreal.
Komite Tetap Politbiro
Reuters sebelumnya melaporkan bahwa Beijing berencana untuk menghidupkan kembali pengawas keuangan partai elite yang beroperasi antara tahun 1998 dan 2003 untuk meningkatkan kontrol politik atas sektor keuangan.
"Itu akan dipimpin oleh anggota Komite Tetap Politbiro beranggotakan tujuh orang, badan pembuat keputusan tertinggi partai yang dipimpin oleh Xi," kata sumber sebelumnya.
Kebangkitan badan pengawas tingkat tinggi terjadi ketika para pemimpin Tiongkok berlomba untuk menyuntikkan momentum baru di ekonomi terbesar kedua di dunia yang terpukul oleh tiga tahun pembatasan Covid-19 yang berat, kemerosotan properti yang berkepanjangan, dan permintaan eksternal yang lemah untuk ekspor negara itu .
Di bawah Dewan Negara, dipimpin oleh Perdana Menteri baru, Li Qiang, Tiongkok akan mendirikan Administrasi Regulasi Keuangan Nasional yang bertugas mengatur industri keuangan negara senilai 57 triliun dollar AS, tidak termasuk sektor sekuritas.
Regulator perbankan dan asuransi akan dihapuskan, dan fungsi tertentu dari bank sentral dan regulator sekuritas akan dialihkan ke administrasi keuangan yang baru.
