BEIJING - Tiongkok akan meningkatkan pembiayaan proyek infrastruktur dan melonggarkan pengetatan pinjaman untuk pemerintah daerah sebagai strategi untuk mengurangi dampak perekonomian dari perang dagang antara Beijing dan Amerika Serikat (AS).
Sejumlah media melaporkan, Tiongkok memilih memusatkan perhatian kepada infrastruktur seiring makin memanasnya situasi perang dagang. Diketahui, perang dagang telah menggerus ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut serta membuat pasar keuangan Tiongkok bergejolak.
Selain itu, jika pelemahan tajam mendera ekonomi Tiongkok, dapat memicu hilangnya pekerjaan hingga mencuatkan kekhawatiran di Beijing makin meningkat.
Namun, para pemimpin Tiongkok sudah mengesampingkan putaran stimulus fiskal lainnya karena mengkhawatirkan risiko memburuknya utang.
Paket belanja sebesar empat triliun yuan atau sekitar 8.442 triliun rupiah di tahun 2008-2009 melindungi perekonomian Tiongkok dari krisis global, tetapi membebani pemerintah daerah dan badan usaha milik negara (BUMN) dengan tumpukan utang.
Menurut sumber, jumlah belanja infrastruktur kali ini akan tergantung pada perkembangan perang dagang.
"Dalam jangka pendek, cara paling efektif adalah mendorong investasi infrastruktur. Kami akan membiarkan kebijakan fiskal memainkan peran terbesar dalam mendukung perekonomian karena kebijakan moneter kurang efektif," kata seorang penasihat pemerintah Tiongkok seperti dikutip sejumlah media.
Perekonomian Tiongkok telah merasakan dampak dari upaya multi-deleveraging yang telah mendorong biaya pinjaman perusahaan dan menunda proyek pemerintah.
Pertumbuhan ekonomi sedikit melambat menjadi 6,7 persen pada kuartal kedua, meski masih di atas target pertumbuhan resmi di tahun 2018 atau sekitar 6,5 persen.
Deretan hambatan perdagangan dengan Washington membuat pasar properti Tiongkok melambat serta anjloknya ekspor secara tajam hingga meningkatkan risiko terhadap perkiraan pertumbuhan ekonomi Tiongkok.
Awal bulan ini, Amerika Serikat mengenakan tarif senlai 34 miliar dollar AS terhadap produk yang diimpor dari Tiongkok. Kebijakan tersebut langsung dibalas Negeri Tirai Bambu dengan memungut pajak atas nilai yang sama dari produk AS. AFP/gma/AR-2