BEIJING - Beijing telah memutuskan untuk memberlakukan sanksi terhadap lima perusahaan industri pertahanan Amerika Serikat (AS), kata seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, pada Minggu (7/1).
Seperti dikutip dari Antara, AS beberapa waktu lalu mengumumkan penjualan senjata baru ke Taiwan dan memberikan sanksi kepada sejumlah bisnis dan individu Tiongkok dengan berbagai dalih. Juru bicara itu mengumumkan keputusan tersebut saat ditanya mengenai langkah balasan dari Tiongkok.
Wang Wenbin mengatakan penjualan senjata AS ke daerah Taiwan di Tiongkok yang terang-terangan melanggar prinsip Satu Tiongkok dan ketentuan tiga komunike bersama Tiongkok-AS, khususnya komunike bersama 17 Agustus 1982, serta sanksi sepihak tidak sah yang dijatuhkan AS terhadap perusahaan dan individu Tiongkok dengan berbagai dalih palsu sangat membahayakan kepentingan kedaulatan dan keamanan Tiongkok.
Penjualan senjata AS dan sanksi sepihak yang tidak sah juga merusak perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, serta melanggar hak dan kepentingan yang sah dan sesuai hukum dari perusahaan dan individu Tiongkok. Tiongkok sangat menyesalkan dan dengan tegas menentang hal ini serta telah melayangkan protes keras kepada AS.
Wang Wenbin juga mengatakan sebagai respons atas tindakan yang sangat keliru yang dilakukan oleh AS ini dan berdasarkan Undang-Undang Anti-Sanksi Asing Tiongkok, maka Tiongkok memutuskan untuk menjatuhkan sanksi kepada lima perusahaan industri pertahanan AS, yaitu BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat, dan Data Link Solutions.
Pembekuan Properti
Langkah balasan ini meliputi pembekuan properti perusahaan-perusahaan tersebut di Tiongkok, termasuk properti bergerak dan tidak bergerak mereka, serta melarang organisasi dan individu di Tiongkok untuk bertransaksi dan bekerja sama dengan mereka.
"Saya ingin menekankan pemerintah Tiongkok tetap teguh dalam tekad kami untuk menjaga kedaulatan nasional, keamanan, dan integritas teritorial serta melindungi hak-hak dan kepentingan yang sah dari perusahaan dan warga negara Tiongkok," katanya.
Tiongkok mendesak AS untuk mematuhi prinsip Satu Tiongkok dan tiga komunike bersama Tiongkok-AS, mematuhi hukum internasional dan norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional, berhenti mempersenjatai Taiwan, serta berhenti menargetkan Tiongkok dengan sanksi sepihak yang tidak sah. "Jika tidak, akan ada respons yang kuat dan tegas dari Tiongkok," kata dia.
Sebelumnya, Wang Wenbin berharap AS dapat konsisten bersikap sesuai dengan pertemuan Presiden Xi Jinping dan Presiden Joe Biden di San Fransisco pada November 2023.
"Selama pertemuannya dengan Presiden Biden di San Francisco pada bulan November ini, Presiden Xi Jinping menguraikan posisi Tiongkok mengenai masalah Taiwan. Presiden Xi menekankan permasalahan Taiwan tetap menjadi isu paling penting dan paling sensitif dalam hubungan Tiongkok-AS," kata Wang Wenbin.
Diketahui, setelah pertemuan di San Fransisco, pejabat senior militer AS dan Tiongkok akhirnya mengadakan pembicaraan virtual pada Kamis (21/12). Percakapan tersebut adalah yang pertama setelah lebih dari setahun kedua pihak yang kerap terlibat dalam serangkaian perselisihan.
"Tiongkok menanggapi dengan serius pernyataan positif yang dibuat oleh AS pada pertemuan di Bali, dan AS harus menyelaraskan tindakannya dengan komitmennya untuk tidak mendukung 'kemerdekaan Taiwan', berhenti mempersenjatai Taiwan dan mendukung reunifikasi damai Tiongkok," ujar Wang Wenbin.
