Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Kemenkeu, Kemendagri, dan Kementerian ATR/BPN yang dipimpin oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dan Kementerian PPN/Bappenas pada Selasa (22/8). Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau pembangunan IKN terkait penyusunan RUU Perubahan UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
NUSANTARA - Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Kemenkeu, Kemendagri, dan Kementerian ATR/BPN yang dipimpin oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dan Kementerian PPN/Bappenas pada Selasa (22/8). Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau pembangunan IKN terkait penyusunan RUU Perubahan UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
"Kunjungan kami hari ini dilakukan karena sebelum masuk ke penyusunan rancangan UU No. 3 Tahun 2022, kami ingin melihat secara langsung seperti apa progres pembangunan IKN sampai saat ini," ujar Ketua Komisi II DPR RI H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung.
Setelah mengunjungi beberapa titik lokasi pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), seperti Titik Nol Nusantara, Menara Pandang Sumbu Kebangsaan Barat, Hunian Pekerja Konstruksi, Istana Negara, Rumah Tapak Menteri, dan Bendungan Sepaku Semoi, Doli mengaku terkejut dengan progres pembangunan yang ada.
"Saya terkejut karena 11 bulan yang lalu saya datang kesini (IKN) hanya bisa sampai Titik Nol. Lalu hanya dalam kurun waktu yang singkat itu, progres yang terjadi begitu cepat dan sekarang sudah mulai terlihat bentuknya," imbuhnya.
Kepala OIKN Bambang Susantono menyatakan bahwa Otorita IKN terus bekerja keras untuk mewujudkan perayaan hari kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun depan di IKN. "Kami selalu berusaha sebaik mungkin agar dapat menjalankan amanah untuk mewujudkan IKN dengan sebaik-baiknya,"ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, Doli mengatakan bahwa ia merasa optimistis pembangunan IKN bisa selesai tepat waktu dan upacara 17 Agustus tahun depan dapat dilaksanakan di IKN sesuai rencana.
Dalam kesempatan yang sama, Doli juga menyampaikan tiga pesan terkait pembangunan IKN. Pertama, agar kehadrian IKN dapat meningkatkan harkat martabat rakyat Indonesia, terutama yang ada di sekitar IKN sesuai dengan tujuan utama IKN, yaitu mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
Kedua, diharapkan pembangunan ini dapat dilakukan dengan terus menjaga kelestarian lingkungan hidup. Sehingga bagaimana pembangunan IKN ini dapat mencakup kawasan yang luas namun lingkungan yang ada tetap terjaga. Ketiga, semoga IKN bisa menjadi pusat kemajuan Indonesia di masa mendatang. "Supaya kita bisa tunjukkan kalau dunia maju karena Indonesia," pungkasnya.
Agenda kunjungan kerja ini ditutup dengan acara silaturahmi yang diisi dengan makan malam bersama dan mendengarkan masukan dari perwakilan tokoh masyarakat dan adat sekitar IKN.
Nusantara adalah Ibu Kota Negara Indonesia di masa depan, yang ditetapkan dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Terletak di pesisir timur Pulau Kalimantan. Luas wilayah Nusantara hampir empat kali Jakarta, yaitu kurang lebih 256.142 hektare dan wilayah laut seluas 68.189 hektare. Nusantara akan mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia-sentris, dan berfungsi untuk mempercepat transformasi ekonomi negara. Otorita Ibu Kota Nusantara ialah otoritas yang mengelola dan mengatur Nusantara. Otorita IKN merupakan lembaga setingkat kementerian yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia, bekerja langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Otorita IKN bertugas sebagai pendukung persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara ke Nusantara.
