» BUMDes semestinya digerakkan untuk mempercepat dan menambah plafon kredit pertanian.
» Meski berisiko, kredit pertanian diperlukan untuk memperbesar skala usaha pertanian.
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pekan ini telah menagih komitmen perusahaan jasa sektor keuangan untuk menyalurkan kredit ke segmen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) minimal 30 persen dari total portofolio kredit atau pembiayaannya.
Peneliti Mubyarto Institute, Awan Santosa, yang diminta pendapatnya, Jumat (23/12), mengatakan salah satu indikasi demokratisasi keuangan adalah dengan mendorong proporsi kredit ke sektor UMKM dan pertanian jadi lebih besar.
Hal itu perlu didukung perluasan skema kepemilikan saham oleh karyawan (ESOP) di sektor perbankan. Dengan skema ESOP dalam bentuk pemberian insentif bagi karyawan dalam bentuk pembagian saham maka struktur kepemilikan perbankan yang lebih demokratis akan mendorong alokasi kredit yang lebih demokratis pula.
Pengamat ekonomi dari STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko, mengapresiasi penyaluran KUR sepanjang pandemi karena memberikan dampak ketahanan ekonomi di level bawah.
Namun demikian, di sektor pertanian, berdasarkan data penyaluran KUR Pertanian untuk alat dan mesin pertanian (Alsintan) masih sangat kecil. Per September 2022 tercatat baru sebesar 66,86 miliar rupiah yang diberikan kepada 272 debitur.
"Padahal yang diperlukan untuk industrialisasi desa ya alat dan mesin pertanian itu. Termasuk juga untuk hilirisasi. Jadi UMKM nanti akan terintegrasi hulu hingga hilir. BUMDes semestinya digerakkan untuk mempercepat dan menambah plafon kredit pertanian khusus mesin dan alat ini," papar Aditya.
Aditya mencontohkan di Kulon Progo banyak dikembangkan komoditas unik yang bisa berdaya saing internasional seperti gula kelapa dan VCO. Namun karena keterbatasan alat dan mesin, susah untuk bersaing di pasar internasional. Padahal pasar utama dari produk tersebut adalah pasar ekspor.
"Kendala selanjutnya soal sertifikasi. Produk pangan dan kecantikan itu sertifikasinya masih dikuasai asing, harus distempel Singapura dulu sebelum bisa dijual ke global. Ini harus di-backup tidak hanya permodalan, tapi mempertemukan stakeholder-nya," papar Aditya.
Secara terpisah, Peneliti Ekonomi Indef, Nailul Huda, mengatakan pertumbuhan kredit tahun depan diprediksi menurun akibat resesi global dan perang suku bunga acuan terus terjadi.
"Maka pertumbuhan kredit harus mengandalkan sektor yang dianggap lebih resilience," kata Nailul.
Salah satunya adalah kredit UMKM yang dianggap mampu bertahan di tengah krisis.
Terkait dengan pertanian, kredit sektor pertanian memang penuh risiko, namun memang diperlukan untuk dua hal, memperbesar skala usaha pertanian dan mendorong permodalan sektor pertanian.
Tepat Sasaran
Presiden Jokowi saat penyerahan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Klaster di Istana Negara, Jakarta, awal pekan ini mengatakan tahu persis bank yang porsi penyaluran kreditnya sudah di atas ketentuan seperti BRI.
"Bank-bank yang lain juga mesti didorong agar memiliki kepedulian untuk mengurus yang mikro, yang kecil, dan yang menengah. Saya minta kepada bank, bahwa angka yang saya sampaikan beberapa tahun lalu, 30 persen untuk yang UMKM itu betul-betul bisa terus ditingkatkan," kata Jokowi.
Selain mengultimatum industri perbankan, Presiden juga meminta UMKM untuk memanfaatkan pinjaman bank dengan baik dan akuntabel, seperti pinjaman program pemerintah Kredit usaha rakyat (KUR) yang saat ini telah berkembang pesat, dengan dibuatnya KUR Klaster.
