Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat menjadi langkah pemerintah agar bisa menekan laju penyebaran. Isu perpanjangan PPKM Darurat menjadi kehebohan dimasyarakat karena polemik yang terjadi antara petugas dan pedagang.
Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman mengatakan bahwa efektifitas PPKM tidak bisa ditinjau dari tingginya kasus.
"Nah itu yang yang harus kita pahami paradigmanya Jadi kalau kasusnya meningkat ya nggak masalah walaupun PPKM darurat, kalo kasusnya meningkat ya memang harus meningkat, harusnya testing itu menemukan kasus tapi tidak menciptakan kasus," ujarnya
Ia melanjutkan bahwa penyelesaiannya dari tingginya kasus dengan menerapkan membatasi mobilitas masyarakat, 3T, vaksinasi dan 5M.
"Kita bisa putus penularan berikut dengan isolasi karantina, termasuk kita bisa lakukan ini kalau dengan konsisten menerapkan 3T tambah vaksinasi dan 5 M itu yang akan menjadi exit strategy," ujarnya.
Sedangkan,Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, meminta pengendalian Covid-19 tidak hanya fokus di Pulau Jawa saja.
"Jangan sampai kecolongan lonjakan kasus di luar Pulau Jawa," kata Puan, Senin (19/7/2021).
Puan meminta pemerintah untuk memastikan berjalannya PPKM Darurat hadir sebagai solusi ditengah pandemi. Beliau juga berharap pemerintah memastikan masyarakat dapat pelayanan kesehatan dan memahami tujuan dari kebijakan yang dibuat.
"Pastikan rakyat yang sakit bisa mendapat perawatan di rumah sakit. Perbanyak rumah sakit darurat, bila rumah sakit yang ada tidak lagi mampu menampung. Pastikan obat-obatan dan oksigen tersedia, termasuk untuk yang menjalani isolasi mandiri," tutupnya.
